BANGKALAN, koranmadura.com – Nasib guru suka relawan (sukwan) terutama yang mengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) kurang mendapatkan perhatian. Banyak dari mereka yang menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebulan rata-rata hanya mendapatkan gaji Rp 250 ribu. Hal itu tidak sebanding dengan UMK yang lebih dari Rp 1 juta. Mereka berharap mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah daerah menyangkut kebutuhan mengajar mereka.
Salah satu guru sukwan yang mengajar di Kecamatan Kwanyar, Makmun berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka dengan memberikan tunjangan yang lebih layak. Sebab rata-rata guru seprofesi dengannya hampir bernasib sama.
“Untuk kesejahteraan memang sangat kurang. Upah seorang guru dibayar Rp 250 ribu. Besaran uang tersebut untuk bensin saja tidak cukup. Apalagi rumah kami, rata-rata jauh dari sekolah. Namun, kami masih berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan nasib kami,” kata Makmun.
Selama ini guru honorer yang mengajar di sekolah negeri kurang diperhatikan pemerintah. Salah satunya tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk ikut sertifikasi seperti yang diberikan kepada guru di sekolah swasta. Sebab sertifikasi mengajar hanya diberikan kepada guru-guru yang telah PNS.
Untuk mencukupi kebutuhannya, biasanya mereka mencari penghasilan tambahan. Di antara mereka ada yang menjadi peternak hewan di kandang. Tidak sedikit pula yang mencoba berjualan, meski penghasilan tidak menentu. Bahkan ada pula guru yang sudah tidak sanggup untuk mengabdi menjadi guru, akhirnya meninggalkan profesinya.
“Meski tunjangan kecil, kami tetap ikhlas. Namun kami minta kepada bupati dan anggota dewan yang duduk di DPRD agar bisa mendengar dan melihat nasib kami sebagai pendidik,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Zainal, salah satu guru sukwan yang mengajar di SMP Negeri. Menurutnya, memang benar guru sukwan belum mendapatkan perhatian lebih. Apalagi dengan kebutuhan yang terus meningkat, upah yang diberikan tak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Namun, hal itu harus tetap dilakoninya untuk kepentingan anak didik.
“Kadang kami berpikir, pekerjaan ini sangat tak sebanding dengan kenyataan. Ya kami harus tetap menerima. Kami mencoba untuk menyatukan sesama guru sukwan dan akan kami sampaikan kepada bupati,” paparnya.
(MOH RIDWAN/RAH)
