BANGKALAN | koranmadura.com – Sejumlah mahasiswa Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengepung kantor Rektorat. Mereka mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UTM Peduli Banjir menuntut perbaikan infrastruktur sepanjang jalan menuju kampus. Setiap kali hujan selalu terjadi banjir dan genangan air. Tidak hanya itu, mereka meminta rektorat untuk mendesak pemerintah melakukan percepatan pembangunan. Bahkan, mahasiswa menilai kinerja rektor UTM tak becus dalam menyikapi persoalan tersebut. Atas tudingan tersebut, rektor UTM mengaku siap menggelar demonstrasi ke pemkab Bangkalan selaku penanggung jawab wilayah.
Presiden Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UTM Bangkalan, Antoni menyatakan banyak mahasiswa yang mengeluh akibat kondisi jalan rusak dan dipenuhi air ketika musim hujan. Bahkan, tak jarang mereka melepas sepatunya karena takut basah ketika melintasi jalan menuju kampus. Hal itu menjadi pemandangan yang tak pantas bagi kampus negeri. “Bahkan ada juga mahasiswa yang sepatunya dicantolkan ke lehernya. Itu jadi pemandangan yang kurang etis,” ujarnya, Senin (18/4).
Dia menjelaskan, meskipun mereka kuliah di kampus negeri, tetapi secara infrastruktur akses ke kampus tidak memadahi. Banyak lubang di temukan sepenjang jalan. Hal itu yang menyebabkan air tergenang. Apalagi tidak ada satu pun selokan untuk menampung pembuangan air ketika hujan. “Namanya saja kita kuliah di kampus negeri tapi kebutuhan utama tidak terpenuhi. Sama saja kita kuliah di tengah sawah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, beberapa tudingan dilayangkan kepada pihak Rektorat. Mereka menilai rektor tidak becus mengatasi persoalan tersebut. Bahkan, dalam kinerja selama ini sangat lemah. Padahal, sudah jelas beberapa waktu lalu kampus UTM menjadi tempat MoU antara BPWS dengan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada kedua instansi tersebut melakukan percepatan dalam pembangunan. Pihak Rektorat jangan hanya tinggal diam. kedua instansi negara tersebut harus berani memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah mahasiswa karena selama ini tidak ada koordinasi apa pun pasca pelaksanaan MoU.
Sementara itu, Rektor UTM,Moh Syarif memberikan tanggapan atas beberapa tuntutan mahasiswa. Dia menyatakan sudah berjalan 6 tahun MoU Pemkab dengan BPWS, tapi tidak pernah terealisasi. Pada 11 April 2015 BPWS mengirimkan surat ke UTM terkait pengembangan infrastruktur jalan. Dalam isi surat tersebut BPWS berjanji akan melaksanakan programnya pada Juni 2016. “BPWS akan melaksanakan pembangunan pada Juni nanti. Soalnya sudah beberapa tahun menjalin MoU,” ujarnya.
Kendati demikian, berbicara tanggung jawab, pemerintah daerah seharusnya melakukan desakan terhadap BPWS. Dirinya mengaku juga geram terhadap pemerintah daerah karena tidak segera meralisasikan MoU tersebut. Bahkan, dia akan merekomendasikan ketika sejumlah mahasiswa akan melakukan audiensi ke Pemkab. Ditambah banyaknya komplain dari beberapa masyarakat yang berkunjung ke UTM. “Bahkan saya siap berada di garda terdepan kalau mau aksi ke Pemkab. Itu kalau saya dibutuhkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, agenda terdekat dan bagian dari komitmennya adalah menemui Bupati untuk menanyakan kejelasan dari MoU tersebut. Dirinya menilai hasil dari MoU hanya berjalan di tempat alias stagnan. “Nanti kita temui bupati untuk mempertanyakan semuanya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan,” tandasnya. (YUSRON/ORI/RAH)
