SAMPANG | koranmadura.com – Sebanyak 72 perwakilan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Sampang bertolak ke Jakarta, Selasa (3/5). Mereka bakal berunjukrasa hari ini, Rabu (4/5) di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta untuk menuntut pengangkatan para bidan PTT menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pantauan Koran Madura, puluhan Bidan PTT itu berkumpul berkumpul di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang sebelum bertolak ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka nantinya akan bergabung dengan Bidan PTT dari daerah lain untuk menggelar aksi damai.
Fitria salah satu Bidan PTT yang bertugas di Puskesmas Camplong, Kabupaten Sampang mengatakan, aksi damai tersebut menindak lanjuti pernyataan Menpan RB, bahwa pengangkatan Bidan PTT menjadi PNS harus melalui tes, sedangkan yang berusia 35 tahun ke atas dialihkan menjadi P3K.
“Kita akan berkumpul di Monas dengan bidan PPT dari seluruh Indonesia. Tujuannya hanya ke Menpan RB,” ucap Fitria, Selasa (3/5).
Ketua Forum Bidan PTT Sampang Fina menambahkan, kebijakan MenPAN-RB tersebut belum berpihak kepada bidan PTT. Sebab, sebagian bidan PTT Sampang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
Selain itu, menurutnya, pemerintah pusat juga melakukan pembatasan hingga 3 kali perpanjangan. Padahal, hingga saat ini sebayak 42 bidan PTT Sampang yang telah mencapai 2 kali perpanjangan dan sebagian pula ada yang sudah 3 kali perpanjangan dengan satu kali perpanjangan, yaitu per tiga tahun.
“Semua angkatan yang berangkat ke Jakarta. Tujuan kami ke Menpan kalau dimungkinkan juga ke Istana Presiden. Kontrak kita maksimal tiga kali, setiap kontrak itu 3 tahun sekali. Saya sendiri sudah 9 tahun. Dan teman-teman sudah ada yang perpanjang kontrak kerja dua kali, bahkan ada yang sudah tiga kali,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi mengaku sangat mendukung upaya bidan PTT yang ada di Sampang dengan mendatangi MenPAN-RB di Jakarta. Sebab menurutnya, pengangkatan bidan PTT menjadi PNS diakuinya bukan ranah pemerintah kabupten, melainkan ranah pemerintah pusat.
“Kami dukung itu, bahkan kami suruh mereka semua, yaitu sebanyak 117 bidan PTT ke Jakarta. Karena terkait rekrutmen PNS itu bukan ranah kami melainkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Dengan upaya tersebut, pihkanya berharap keinginan yang diharapkan para PTT Sampang mendapat kejelasan dari pemerintah pusat. “Semoga usaha mereka diakomodir dan tidak sia-sia,” imbuhnya. (MUHLIS/LUM)
