Mungkin itulah kalimat yang terbersit dalam benak seluruh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) sehingga masyarakat enggan menjadi wajib pajak maupun membayar pajak kepada pemerintah. Seperti yang kita ketahui, di penghujung Maret lalu, Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mengkonfirmasi bahwa hanya 1% penduduk Sumut yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya dari 15 juta penduduk Sumut hanya 150 ribu orang saja yang memiliki NPWP.
Jika kita menelisik dari segi politik pembangunan penulis tentunya sangat prihatin dengan fakta yang dipublikasikan tersebut. Namun jika kita kembali kepada kinerja pemerintah Sumut hingga hari ini maka penulis tidaklah terkejut dengan fakta ini. Bagi penulis, keengganan masyarakat Sumut untuk mendaftarkan dirinya sebagai NPWP merupakan bentuk kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait pengelolaan pendapatan daerah. Asumsi penulis ini sekaligus membantah pernyataan Tengku Erry yang menyatakan rendahnya wajib pajak di Sumut akibat minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak. Memang minimnya pemahaman akan pajak merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah wajib pajak. Namun minimnya pemahaman hanyalah penyebab sekunder bukan penyebab primer. Bagi penulis kekecewaan terhadap kinerja pemerintah menjadi faktor utama dari rendahnya wajib pajak.
Angka Korupsi Tinggi
Setelah empat tahun menjadi provinsi terkorup di Indonesia berdasarkan riset lembaga-lembaga pemerhati korupsi. Pada tahun 2015 lalu Sumut kembali dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Kerugian yang dialami Sumut akibat korupsi sepanjang 2015 sangatlah fantastis yaitu mencapai Rp 120,6 milyar, dimana diantaranya ada kasus suap sebesar Rp 500 juta.
Adapun KPK mencatat sejak 2007 hingga 2015 ada sebanyak 26 kasus korupsi yang mereka tangani yang melibatkan wali kota, bupati, anggota DPRD, hingga gubernur. Dengann 21 kasus di antaranya adalah terkait penyuapan.
Jika kita berpijak pada data tersebut maka sangatlah wajar jika masyarakat Sumut enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan uangnya ujung-ujungnya akan dikorupsi juga. Masyarakat tentunya tidak lupa bahwa sudah dua kali berturut-turut gubernur Sumut yang menjadi stakeholder pembangunan di Sumut terjerat kasus korupsi. Kini masyarakat Sumut yang semakin kritis adalah masyarakat yang tidak lagi bersedia uangnya dikelola oleh pemerintah. Masyarakat Sumut bukanlah anti pembangunan, namun mereka tidak mau uang yang mereka kumpulkan dengan keringat pada akhirnya akan diselewangkan oleh para pejabat Sumut.
Pembangunan Jalan di Tempat
Salah satu fungsi utama pengadaan pajak daerah adalah untuk fungsi anggaran, artinya pajak diadakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah ternasuk untuk mempercepat dan menggenjot pembangunan suatu daerah. Namun apa yang kita saksikan hari ini sangat berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Pembangunan Sumut hari ini terlihat berjalan di tempat.
Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkesan jalan di tempat, bahkan pertumbuhan ekonomi di Sumut juga mengalami kemunduran dibandingkan pada tahun 1990 an. Masa itu Sumut menjadi provinsi terbesar ke empat di luar Jakarta, Bandung, Surabaya atau Provinsi terbesar di luar Jawa.
Namun, pada masa setelah reformasi, Sumut malah tertinggal dibandingkan Sumatera Selatan. Hal itu terlihat kurangnya even besar yang diadakan di Sumut.
Ini terungkap dalam seminar dengan tema: Economic out look Sumatera Utara 2015, dalam rangka memperingati HUT Partai Gerindra yang dirayakan pada 6 Februari setiap tahunnya. Acara ini diselenggarakan di Aula DPD Partai Gerindra Sumut alan Patimura Medan, Sabtu (28/2). (medan bisnis/5/3/2015).
Ada banyak indikator yang dapat kita lihat dari stagnasi pembangunan yang terjadi di Sumut. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang minim, pembangunan badan jalan yang amburadul, pembangunan trotoar yang asal jadi, masih banyaknya desa yang belum menikmati listrik, sekolah masih banyak yang tidak memadai, fasilitas kesehatan tidak merata, dan minimnya pembangunan fasilitas umum lainnya.
Kemiskinan Masih Tinggi
Fungsi utama pajak lainnya adalah sebagai “redistribusi pendapatan”. Pajak yang diperoleh negara akan dipergunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya membiayai pembangunan. Hal ini bisa membuka lapangan kerja yang ujungnya juga akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun fakta di lapangan berkata lain. Berdasarkan data BPS per September 2015 jumlah penduduk miskin di Sumut mencapai 1.508.140 orang atau 10,79 persen dari total penduduk Sumut. Penduduk miskin ini bertambah 44.470 orang bila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mencapai 1.462.670 orang atau 10,53 persen dari total penduduk.
Tak sampai disitu, BPS juga mencatat per Agustus 2015 jumlah pengangguran di Sumut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2015 bertambah 81.000 orang menjadi 5,96 juta orang dari Agustus 2014 5,88 juta orang.
Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan jumlah penggangguran dari hari ke hari menunjukkan bahwa fungsi pajak yang seharusnya digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga hari ini belum terealisasi secara benar. Bagaimana masyarakat mau taat pajak kalau masyarakat tidak merasakan adanya dampak nyata dari pajak yang ada selama ini ?
Kalau sudah begini melembaganya pemeo,” apa gunanya membayar pajak ?” tidaklah mengejutkan.
Intropeksi Diri
Dari uraian di atas penulis berharap Gubernur Sumut dan jajarannya harus intropeksi diri. Para pemangku kepentingan harus berupaya memunculkan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang belakangan kian hari kian tergerus akibat banyaknya penyelewangan yang terjadi. Pemerintah Sumut harus segera berbenah dan meluruskan tekadnya. Pemerintah harus mengembalikan marwah pajak yang sesungguhnya yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalau masyarakat sudah percaya kepada pemerintah tanpa melakukan sosialisasi pun satu per satu masyarakat pasti akan berbondong-bondong membayar pajak. Semoga. [*]
Oleh: Firman Situmeang
Mahasiswa Sosiologi USU
