Akhirnya, tejawablah sudah siapa yang akan menggantikan Jendral Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Setelah sebelumnya melalui teka-teki, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengajukan nama Komjen Tito sebagai calon tunggal Kapolri. Publik di buat kaget, nama Tito memang kejutan, bukan sekedar karena track recorde nya yang cukup terbilang pesat, namun karena posisi Tito dipandang sebagai orang junior. Namun tidak ada yang salah dengan pilihan presiden, adalah hak preogatif presiden untuk memilih siapa saja yang menurutnya pantas menjadi Kepala Polri.
Hari senin (27/6) lalu, Rapat DPR secara bulat menyetujui pemberhentian Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti dan terpilihnya Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kepala Polri baru. Kapolri baru ini kemudian akan dilantik presiden pada 1 Juli mendatang. Kita sebagai publik tentu patut menyimak pristiwa ini, sebab terpilihnya Kapolri baru merupakan sebuah pertaruhan bagi negara dan bangsa. Dimana kita tahu bahwa Polri adalah intitusi-organisasi besar, kompleks, bertingkat dan tersebar massif sampai ke desa-desa hampir di seluruh Indonesia. Dengan keberadaannya sebagai organisasi negara yang besar ini tentu sangat memiliki posisi penentu menjadikan hukum, keamanan, keadilan dan ketertiban berjalan baik atau tidak.
Kini dengan terpilihnya Kepala Polri baru, tentu kita berharap akan terciptanya Polri yang profesional, berintegritas, dan sepenuh hati menjadi pelindung dan pelayan rakyat, sehingga ketertiban, keamanan, keadilan dapat tumbuh berkembang dirasakan semua anak bangsa dalam menjalani hidup keseharian yang menjadi kenyataan di seluruh penjuru Nusantara.
Kita tentu ingin Kapolri yang tak lagi sibuk dengan urusan pribadi semata karena tantangan kontemporer yang dihadapi Polri sungguh berat. Untuk internal, misalnya, Polri hingga kini masih dicap sebagai salah satu lembaga paling korup. Stigma publik terhadap institusi Polri amatlah buruk. Reformasi yang dijalankan Polri pun belum membuahkan hasil yang selaras dengan keinginan publik.
Dalam hal pelayanan birokrasi Polri di semua lini kita ingin adanya pelayanan yang professional dan bersih dari praktek korupsi dan pungutan liar. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pungli kerap menjadi masalah kronis di lingkungan birokrasi Polri, contohnya dalam hal pelayanan pembuatan SIM, STNK dan perizinan lainnya yang sangat basah dengan praktek korupsi. Kadang publik pun dibikin kesal oleh ulah oknum Polri yang melakukan pungli dalam berbagai pelayanan perizinan.
Belum lagi kadang wajah Polri suram oleh masih kerap adanya polisi yang menjadi backing pengusaha hitam dan parahnya ada saja yang melakukan pungutan liar di ruang terbuka dan ramai seperti jalan raya. Ditambah lagi polisi identik dengan sikapnya yang selalu mengedepankan emosional semata. Dengan kenyataan demikian, sehingga tidak aneh jika banyak lembaga survey yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri begitu sangat rendah. Kita berharap dengan terpilihnya Kepala Polri yang baru dapat mengatasi semua persoalan tersebut. Tak sedikit publik yang menyandarkan asa dan harapan akan terciptanya Polri yang lebih baik di pundak Tito.
Tantangan eksternal bagi Polri tak kalah penting. Semakin besarnya ancaman terhadap keberagaman, merebaknya intoleransi dan kriminalitas sosial yang marak belakangan tak bisa dianggap main-main. Harus kita akui bahwa, selama ini polisi kerap absen terhadap persoalan tersebut, kita berharap Polri agar lebih progresif dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kita menyayangkan jika naytanya Polri bahkan tak jarang malah larut dalam praktik-praktik intoleransi, kriminalitas itu. Di bawah komando Tito, Polri harus selalu hadir demi menjamin keamanan dan ketentraman setiap jengkal tanah air anak bangsa.
Memang, adalah tugas jajaran polri dalam menyelesaikan banyaknya persoalan kontemporer di tengah masyarakat. Persoalan krisis rasa aman dan tentram di tengah masyarakat adalah tugas utama yang harus diperhatikan. Sesungguhnya dalam menjalankan tanggungjawab keamanan Polri setidaknya harus mampu menggandeng masyarakat dengan pendekatan budaya dan humanis, dimana masyarakat sebagai mitra Polri. Adalah kekuatan dan sumber daya besar jika 430.000 anggota Polri dan 253 juta penduduk Indonesia saling sinergis dalam menegakan tugas keamanan. Sehingga bukan tidak mungkin, setiap jengkal tanah air akan jauh dari ancaman kejahatan atau setidaknya gerakan tersebut dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi selama ini.
Dengan masih banyak tantangan yang merong-rong rasa aman rakyat didepan mata. Kita menanti gebrakan Polri dibawah komando Komjen Pol Tito sebagai Kepala Pori yang baru. Meski demikian, kita patut optimistis kepada Polri semoga mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di bawah kepemimpinan Tito nanti. Kepada Komjen Pol Tito kita mengharapkan lahirnya Polri baru, Polri yang lebih baik dan bersih, tidak korup, lebih profesional, lebih humanis, dan lebih mencintai rakyatnya. [*]
Oleh: Wahyudi
Pengurus Yayasan Wakaf Manba’ul ‘Ulum Cirebon. Pemerhati kesejahteraan sosial dan ekonomi.
