SUMENEP, koranmadura.com– Keselamatan penumpang trayek antar kepulauan di lingkungan Kabupaten Sumenep belum bisa dipastikan aman. Pasalnya, banyak armada laut tanpa dilengkapi jasa raharja.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, M. Choyroni Argoto. Menurutnya, perahu motor yang melayani trayek antar kepulauan hingga saat ini banyak yang belum disertai jasa raharja.
Menurut pria asal Surabaya itu, jasa raharja bagi penumpang sangat dibutuhkan, terlebih saat terjadi kecelakaan laut. Sehingga penumpang bisa mendapatkan santunan dari pemerintah, jika terjadi hal tak inginkan yang mengancam jiwa.
”Banyak kok yang belum terdaftar di jasa raharja. Padahal kami setiap tahun telah mensosialisasikan kepada semua pemilik trayek,” katanya, Kamis (8 September 2016).
Berdasarkan hasil pantauannya, trayek yang belum dilengkapi jasa raharja mayoritas perahu yang kapasitasnya kecil. Sementara trayek yang sudah dilalui kapal besar sudah terdaftar di jasa rharja, seperi jurusan Kalianget—Kangean, Kalianget—Raas, dan yang lain.
Untuk trayek yang dilayani perahu motor hanya sebagian kecil, seperti trayek dari Pelabuhan Kalianget—Talango, Kalianget—Sepudi, dan Pelabuhan Talango—Gili Genting. Selebihnya tidak dilengkapi jasa raharja, seperti perahu motor yang melayani jurusan Pelabuhan Cangkarman—Gili Raja, Tangjung—Gili Raja, Pelabuhan Dungkek—Sapudi, Dungkek—Giliyang, dan sejumlah pelabuhan kecil yang lain.
Dikatakan, sebagai salah satu persyaratan bagi pemilik perahu motor untuk mendaftarkan ke jasa raharja terlebih dahulu harus membentuk komunitas yang berbadan hukum, seperti koperasi pelayaran rakyat (Kopelra). Jika tidak, diyakini jasa raharja tidak akan menyetujui apabila pengajuan yang dilakukan perorangan.
”Itu kan setiap bulan ada iurannya. Jadi yang mengumpulkan adalah ketuanya. Mudah kok, paling cuma Rp 100 hingga Rp 200 per penumpang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ke depan Dishub akan terus melakukan sosialisasi terhadap pemilik kapal motor yang akan melayani angkutan secara berjenjang di setiap kecamatan. Tahun ini Dishub akan memberikan penyuluhan di enam titik, dua akan diletakkan di daerah kepulauan, dan empat titik akan diletakkan di wilayah daratan.
”Saat pelaksanaannya nanti kami melibatkan dari beberapa satker, mulai dari pihak jasa raharja, KSOP Sahbanda, BMKG, dan KKP. Untuk wilayah kepulauan tahun ini akan diletakkan di Raas dan Sapeken,” tegasnya. (JUNAIDI/RAH)
