SAMPANG, koranmadura.com – Dana sebesar Rp 30 miliar dari pemerintah pusat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sampang dinilai hanya sebagai bancakan. Hal itu disampaikan demonstran saat puluhan aktivis berdemo di kantor Bappeda Sampang, Rabu, 14 Desember 2016.
Pantauan koranmadura.com, puluhan aktivis itu berdemo ke kantor Bappeda dan DPRD Sampang karena diduga ikut mengamini penggunaan anggaran tersebut. Selanjutnya, demonstrasi dilanjutkan ke kantor PU Pengairan setempat.
Di depan kantor Bappeda Sampang, puluhan aktivis meminta instansi tersebut untuk menjelaskan mengapa dana sebesar Rp 30 miliar dengan mudah diterima meski jatah waktu pengerjaan hanya tersisa kurang lebih dua bulan lamanya.
“Bappeda pasti mengetahui alasannya, karena dinas ini merupakan ahli bidangnya dalam merencanakan pembangunan di wilayah Sampang, padahal sisa waktu hanya berkisar dua bulan lamanya, atau jangan-jangan dana puluhan miliar itu dijadikan bancakan,” tutur salah satu korlap aksi Hairus Zaman.
Menanggapi hal itu, Erwin yang mengaku sebagai staf Bagian Pembangunan Fisik, Bappeda Sampang, mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2016, menyatakan, dana itu bukanlah dari APBN-P, melainkan dari APBN reguler atau biasa disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler.
“Sebenarnya ini kewenangan Kepala. Foto saja berkas ini, tapi yang jelas mengenai dana itu, sudah selesai di tingkat Bappeda,” ucapnya singkat.
Sementara saat berdemo di depan kantor DPRD, puluhan aktivis mendesak DPRD, terutama Fauzan Adima, untuk menyebutkan inisial S, yang diduga mempunyai keterlibatan dalam penggunaan proyek APBN tersebut.
Namun upaya tersebut hanya mendapat kekecewaan. Sebab Fauzan Adima yang saat itu menemui puluhan aktivis tidak bisa menyebutkan keinginan pendemo meski harus debat kusir.
“Tolong, Pak Dewan, selaku wakil rakyat, siapa S itu, kok seenaknya saja. Apa S itu manusia super kok ngatur-ngatur segala,” tegas korlap aksi Hairus Zaman.
“Saya rasa kalian pasti tahu siapa S yang dimaksud, tapi yang jelas, saya tidak menyebutkan siapa S itu,” timpal wakil 1 DPRD Sampang, Fauzan Adima, saat menemui dan ditanya para pendemo di depan kantor DPRD.
Fauzan Adima juga menyampaikan bahwa terkait dana APBN-P tersebut tidak pernah merasa melakukan pembahasan secara khusus, melainkan secara global yakni hanya APBD perubahan.
Pantauan koranmadura.com, merasa tidak puas mendapat jawaban dari kantor Bappeda dan DPRD setempat, puluhan aktivis itu menuju kantor PU Pengairan Sampang. (MUHLIS/MK)
