PAMEKASAN, Koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta agar proyek peningkatan jalan di RAPBD dikaji ulang sebelum Bupati Ach Syafii menandatanganinya.
Sebab, terdapat anggaran sebasar Rp 86 miliar yang hanya fokus pada peningkatan kualitas sembilan ruas jalan di sekitar perkotaan dan jalan lingkar (ring road). Sementara disisi lain banyak fasilitas umum di pedesaan yang perlu perbaikan, karena rusak.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyarankan agar anggaran Rp 86 miliar tersebut ditinjau ulang dengan mengurangi anggarannya di masing-masing ruas jalan atau menunda beberapa ruas jalan yang tidak terlalu mendesak.
“Anggarannya bisa dialokasikan untuk mendanai kegiatan di pedesaan, guna memperhatikan dan membangun fasilitas publik yang banyak rusak akibat musim hujan yang panjang, seperti jalan, tebing dan jembatan,” kata Suli Faris.
Fasilitas umum (Fasum) rusak terdapat di sejumkah lokasi. Diantara di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, di desa Sumber Waru, Bajur, Sana Laok, Tolonto Ares Kecamatan Waru, dan di Desa Plakpak, Tanjung, Plesanggar, Kecamatan Pegantenan. Tidak hanya itu, fasum rusak juga terdapat di beberapa desa di Kecamatan Batumarmar, Palengaan, Pasean dan Tlanakan.
Menurutnya, sebagaian besar perbaikan fasum yang rusak tersebut butuh anggaran besar yang tidak bisa dipasrahkan pada pemerintah desa. Sehingga pemkab harus turun tangan. “Kalau tidak ada kepedulian dari pemkab, kami khawatir ke depan akan banyak jalan ditanami pohon pisang oleh warga seperti terjadi di dusun dheleman, desa kadur kecsamatan Kadur, pada November lalu,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/BETH)
