SUMENEP, koranmadura.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Sumenep, Jawa Timur, pada 23 Oktober 2016 berkepanjangan. Pelaksanaan Musda itu disinyalir penuh kecurangan sehingga keabsahan hasilnya diragukan.
Kecurangan itu didasarkan pada dikeluarkannya surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) 12 pengurus kecamatan (PK) Golkar saat mendekati pelaksanaan Musda. “Dikeluarkannya SK Plt itu sudah melanggar ketentuan yang ada di internal Partai Golkar,” kata Ketua demisioner AMPG Sumenep, Abdul Asiz, Rabu, 4 Januari 2017.
Menurutnya, sesuai aturan SK 12 Plt mestinya dikeluarkan apabila kepengurusan lama meninggal dunia, cacat hukum, dan sejumlah persyaratan dan mencederai institusi partai. “Sementara kepengusurusan 12 PK saat ini masih ada dan tidak ada pergantian. Sehingga tidak layak di Plt-kan, karena secara legalitas masih sah,” jelasnya.
Kesalahan lain, lanjut Asiz, munculnya 3 PK saat pelaksanaan Musda, padahal 3 PK itu sebelumnya tidak pernah terbentuk. Indikasinya, ketiga PK tidak pernah melaksanakan musyawarah kecamatan (Muscam).
Tiga kecamatan yang ditengarai tidak melakukan muscam itu, PK Kangean, Sapekan, dan Arjasa. Sehingga selama beberapa tahun terakhir tiga kecamatan tersebut kepengurusan Golkar dibuat fakum.
“Begitu Musda selesai, kami buat surat kepada DPP Golkar dan DPD Golkar Jatim bahwa proses Musda Golkar Sumenep tidak demokratis,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Asiz, kesalahan yang cukup fatal selama ini DPD Golkar Sumenep disinyalir tidak pernah melaksanakan rapat kerja daerah (rakerda). “Dalam AD/ART sudah jelas jika setiap dua tahun sekali DPD harus menggelar rakerda. Tapi selama ini tidak. Makanya, kami laporkan soal itu ke DPP dan DPD Partai Golkar Provinsi Jatim,” terangnya.
Sesuai hasil Musda Golkar IX Iwan Budi Harto terpilih untuk mengomandani partai itu. Iwan sudah menyerahkan nama formatur pengurus ke DPD Golkar Jatim, namun dikabarkan DPD Golkar Jatim belum mengesahkannya. “Bagi kami, Musda Golkar tidak mencerminkan lagi politik yang baik. Karena perjalanannya sudah tidak demokratis,” tegasnya.
Sayangnya, Ketua DPD II Golkar terpilih Iwan Budiarto belum bisa memberikan keterangan. Saat dihubungi melalui sambungan teleponnya tidak merespons hingga berita ini ditulis, meskipun nada sambungnya terdengar aktif. (JUNAIDI/MK)
