SUMENEP, koranmadura.com – Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Sufianto, buka suara atas kisruh anggaran dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa di daerah tersebut.
Sofi mengatakan, tidak semua organisasi tercover sebagaimana penerima bantuan dana hibah yang diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mirni itu karena banyak faktor. Salah satunya disebabkan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD).
Baca:
https://www.koranmadura.com/2017/01/31/dana-hibah-okp-dari-disbudparpora-menuai-kecaman/
Menurutnya, sesuai SOPD lama anggaran organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkak Sumenep, namun karena sejak awal tahun 2017 semua anggaran mengacu terhadap SOPD yang baru, maka anggaran OKP dan Kemahasiswaan dialihkan ke Disbudparpora. “Itu peralihan dari Kesmas, untuk anggaran dan penerima tidak berubah,” katanya, Rabu, 1 Februari 2017.
Dikatakan, karena postur anggaran dan juga calon penerima sudah ditetapkan oleh Bappeda, maka dirinya sebagai pemangku kebijakan tertinggu di Disbudparpora tidak berhak untuk mengubahnya.
Kendati demikian, pihaknya berjanji untuk Pemuda Muhammadiyah tahun ini akan dianggarkan, sehingga tidak ada tebang pilih antara OKP satu dengan yang lain. “Kami juga telah menyampaikan kepada KNPI, untuk Pemuda Muhammadiyah akan kami anggarakan di APBD Perubahan nanti,” tegasnya.
Baca:
https://www.koranmadura.com/2017/02/01/organisasi-yang-tak-tercover-bantuan-hibah-buka-suara/
Untuk diketahui, tahun ini Pemkab menganggarkan sebesar Rp 130 juta untuk OKP dan Kemahasiswaan. Rinciannya, untuk KNPI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp 25 juta, sementara FKPPI, HMI, GP Ansor, IPPNU/IPNU mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp20 juta. (JUNAIDI/MK).
