SUMENEP, koranmadura.com – Salah satu upaya jangka pendek dalam menanggulangi bencana kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pemerintah setempat melakukan dropping air bersih.
Tahap pertama, pemerintah telah menggelontorkan Rp 40 juta untuk kebutuhan suplai air bersih ke sejumlah desa terdampak. Anggaran tersebut diambil dari biaya tak terduga (BTT) di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA).
“Anggaran untuk penanggulangan bencana kekeringan, kami menggunakan biaya tak terduga. Sejauh ini hanya 40 juta rupiah di tahap awal,” kata Abd. Rahman Riyadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.
Mantan Sekretaris Bappeda Sumene ini menambahkan, jika anggaran tersebut masih dinilai kurang, pihaknya akan mengajukan penambahan anggaran kepada BPPKA. Agar tetap bisa melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bencana kekeringan di Sumenep masih akan berakhir awal Oktober. Akhir September diprediksi sudah masuk musim penghujan.
“Harapan kami tidak sampai awal Oktober. Tapi, kalaupun sampai Oktober, kami akan tetap berupaya terus melakukan dropping air bersih ke desa-desa yang membutuhkan,” tambahnya.
Sesuai data di BPBD, tahun ini di Sumenep ada 37 desa di 13 kecamatan masuk peta rawan kekeringan. Sebanyak 15 desa dikategorikan kering kritis dan 22 desa kering langka.
Bahkan, sejak beberapa waktu lalu Kabupaten Sumenep dinyatakan darurat kekeringan. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188/538/Ket/435.012/2017 tentang penetapan status tanggap darurat kekeringan. (FATHOL ALIF/RAH)
