SAMPANG, koranmadura.com – Rekomendasi Partai Gerindra diberikan kepada bapaslon bupati-wakil bupati Sampang, Madura, Jawa Timur, Hermanto Subaidi-Suparto. Hermato merupakan politisi Partai Gerindra, sedangkan Suparto adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa.
Munculnya nama Suparto dalam rekom itu langsung disikapi oleh Ketua DPC PKB setempat, Fauzan Zaini. Menurutnya, bapaslon itu masih versi Gerindra.
Dia menegaskan koalisi Gerindra-PKB masih belum final. PKB hingga saat ini masih belum menurunkan rekomendasi atas bapaslon tersebut. Bisa jadi, kata Fauzan Zaini, rekomendasi PKB diberikan pada nama lain.
“Kemarin, DPC ke DPW, menyampaikan dua nama untuk bapaslon. Yaitu Hermanto Subaidi dan Matorurrozaq alias Torul. Untuk wakilnya, H. Suparto dan Imam Ubaidillah. Tapi, setelah dirapatkan dengan para kiai, Dewan Syuro, dan anggota lainnya, wakilnya mengarah kepada H. Suparto. Semisal sekarang ada nama Hermanto-Suparto di rekomendasi Gerindra, itu urusan pihak Gerindra. Kalau dari PKB sendiri, masih belum bisa menjawabnya,” kilah Fauzan Zaini, Rabu, 3 Januari 2018.
Menurutnya, apabila nanti rekomendasi PKB turun atas bapaslon dengan nama Torul-Suparto, maka kadernya harus mematuhinya. “Iya, kalau rekomnya ke Pak Herman. Kalau ke Torul? Jadi, siapa pun bakal calon bupatinya yang direkomendasi partai, H. Suparto harus mengikutinya. Seorang kader harus patuh dan taat kepada partai,” tandasnya.
Lebih jauh, Fauzan mengatakan, rekomendasi PKB akan turun dalam waktu dekat. “Insya Allah rekom DPP PKB akan turun besok atau besok lusa. Jadi, sekali lagi, kami tegaskan, kami tidak bisa memastikan rekomendasi PKB akan turun ke Hermanto atau Torul, sebelum rekom itu sudah ada di tangan saya,” paparnya.
Disinggung tentang Abdullah Mansyur, kader PKB lainnya, yang saat ini sudah mengantongi dua rekomendasi PAN dan Demokrat, menurut Fauzan, kader tersebut sudah tidak masuk dalam daftar nama yang diusulkan oleh DPC PKB pencalonannya ke Pilkada Sampang. “Secara etika politik, ya seharusnya memundurkan diri. Tapi, entah itu, semuanya kebijakan dari DPP,” tandasnya. (MUHLIS/RAH)
