JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi Partai Golkar di Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan pemerintah meniru Filipina menciptakan Badan Vokasi Nasional untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja terampil, berkualitas, dan sesuai kebutuhan dunia industri.
Hal itu diungkapkan Yahya Zaini dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Senayan, Jakarta Senin 3 April 2023 sebagaimana dilansir dari dpr.go.id pada Selasa 4 April 2023.
“Apakah tidak terpikiran di pemerintah, dalam rangka meningkatkan vokasi ini dibentuk Badan Vokasi Nasional. Saya pernah mendengar di Filipina itu ada Badan Vokasi Nasional di sana,” kata Yahya Zaini.
Filipina, kata dia, sukses menciptakan tenaga kerja terampil. Akibatnya, industri outsourcing negeri itu meningkat secara agresif selama lebih dari satu dekade terakhir.
“Kenapa di kita tidak dibentuk Badan ini, kalau perlu berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga nanti benar-benar baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, monitoring hingga outputnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar,” sambungnya.
Menurut politisi asal Jawa Timur ini, jika merujuk Perpres No 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi maka harus ada perubahan paradigma dari orientasi supply ke demand. “Ini perubahan yang saya lihat, karena orientasinya adalah demand tentu yang menjadi fokus adalah bagaimana menentukan pasar kerja,” terang Yahya.
Yahya menjelaskan aspek perencanaan hingga pelatihan menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, ada lima faktor yang menentukan keberhasilan pelatihan vokasi. Pertama, aspek kelembagaan dan tata kelolanya. Kedua, aspek kurikulum. Selanjutnya, aspek infrastruktur, sarana dan prasarana dan terakhir yakni dukungan pendanaan.
“Saya tidak tahu ini apakah Perpres nomor 68 Tahun 2022 ini diikuti juga dengan revitalisasi pendanaan. Karena, percuma kalau yang lain direvitalisasi tapi dukungan pendanaan tidak direvitalisasi. Bagaimana cara mencapai targetnya,” kata Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini.
Dia meneruskan, “Jadi, menurut saya hal ini sangat penting. Misalnya kita kebanjiran Tenaga Kerja Asing dari Cina terutama di perusahaan yang terkait dengan nikel. Kenapa tenaga kerja menengah atau tenaga kerja pertama itu tidak bisa dihasilkan dari BLK. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orientasi demand dilakukan. Kita tidak perlu tenaga kerja luar negeri.” (Sander)
