JAKARTA, Koranmadura.com – Ali Mochtar Ngabalin yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) meng-kick balik politisi Partai Demokrat, Benny K Harman.
Benny K Harman mengkritik Presiden Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah, minus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Beny K Harman menilai, Presiden Jokowi tidak netral dalam urusan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2023. Bahkan anggota Komisi III DPR RI menuding Presiden Jokowi telah menjadikan Istana Kepresiden sebagai markas untuk memenangkan Capres dukungannya pada Pilpres 2024.
“Jika benar Presiden tidak netral dlm Pilpres dn Pileg apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses Capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” tulis Benny K Harman di akun twitternya, Selasa 9 Mei 2023.
Menanggapi itu Ali Mochtar Ngabalin langsung memberi pernyataan yang menohok untuk Benny K Harman. Menurutnya, Presiden Jokowi bukanlah presiden yang juga ketua umum partai politik seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atasan Benny K Harman. Jokowi, kata dia, hanya seorang pembina politik.
“Dia (Benny K Harman) paham enggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketum partai? Bukan presiden yang langsung memimpin dan memiliki partai politik? Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi Ketum Partai Demokrat, bukan. Jokowi itu adalah one of the people leader, sebagai pembina politik,” kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa 9 Mei 2023.
Ngabalin lebih lanjut menjelaskan, “Menjelang Pemilu ini, kalau gonjang ganjing politik di Tanah Air itu terjadi, maka yang akan merugikan kita, bangsa ini, itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah”
Lagi pula, hingga saat ini, penyelenggara Pemilu belum menetapkan pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Karena itu, tidak ada masalah apabila Jokowi mengundang para ketum partai politik di Istana.
“Siapa saja boleh (dipanggil ke Istana), kalau presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara, apalagi dalam urusan politik,” jelas Ngabalin. (Sander)
