JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menilai, masyarakat tidak perlu mengetahui secara detail tentang pihak yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili dan memutuskan perkara tentang syarat usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Jimly Asshiddique kepada wartawan di Jakarta, Selasa 7 November 2023 setelah membacakan keputusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman, ipar Jokowi dan paman Gibran Rakabuming Raka, dari posisi Ketua MK.
Menurut Jimly, tidak perlunya masyarakat mengetahui secara detail tentang pihak yang mengintervensi MK karena takut terjadi perpecahan di tengah masyarakat.
“Ya itu tidak semuanya harus diungkap. Pokoknya itu sudah kita temukan jadi alasan untuk memberhentikan dari ketua, itu saja. Enggak usah terlalu detail,” kata Jimly.
Dia meneruskan, “Tidak perlu semuanya dan masyarakat juga enggak perlu tahu semuanya. Karena enggak ada gunanya juga nanti memecah-belah.”
Jimly memastikan, ada orang yang mengintervensi MK dalam mengambil putusan terkait perkara usia Capres-Cawapres.
“Kita enggak perlu menyebut siapa orangnya, tapi itu ada. Ada dalam arti, ya sebenarnya sudah jadi semacam praktek juga di banyak tempat. Makanya dunia hakim itu harus menyendiri, dia jangan bergaul dengan pengusaha, jangan bergaul dengan politisi,” pungkasnya.
Dalam keputusan yang dibacakan dalam sidang MKMK di gedung MK, Selasa 7 November 2023, Jimly Asshiddiqie menetapkan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Karena itu, dia diberhentikan dari posisinya sebagai ketua MK.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor,” kata Jimly Asshiddiqie. (Gema)
