JAKARTA, Koranmadura.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya sangat menyesalkan dan protes keras tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali Jawa Tengah.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta Selasa 2 Januari 2024.
Dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut, kata Hasto, diduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Pak Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres.
Kerancuan ini menciptakan kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo Subianto.
“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut,” lanjut Hasto.
Namun apapun logikanya, tegas Hasto lagi, PDI Perjuangan meminta Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI.
“Nama baik TNI, juga Polri dan aparatur negara lainnya, jangan dikorbankan dengan aksi oknum-oknumnya,” ujar politisi asal Yogyakarta itu.
Dia meneruskan, “Karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu. Sebab struktur TNI/POLRI itu komando.”
“Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, maka yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin,” ucap Hasto.
Percaya Netralitas
Lebih jauh Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan percaya bahwa TNI dan POLRI akan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya.
“Nama baik TNI/Polri itu sangat baik karena sejarahnya menjaga NKRI. Sikap partisan sebagaimana terjadi di Boyolali bisa merusak nama baik itu sehingga harus ditindak tegas,” ucap Hasto lagi.
Menurut Hasto, marwah TNI dan Polri serta aparatur negara lainnya kini sedang dipertaruhkan di depan mata 270 juta lebih rakyat Indonesia.
Jangan sampai, ingatnya, karena ulah segelintir oknum dengan ambisi pribadi merusak nama baik lembaga TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan penegak hukum di Republik Indonesia. (Gema)
