KORANMADURA.com – Pemerintah tengah gencar mematangkan rencana pindah ibu kota. Biaya yang diproyeksikan sekitar Rp 400-500 triliun.
Dari mana sumber pendanaan untuk merealisasikan rencana tersebut?
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tak bakal banyak menggunakan APBN dalam pembiayaan pindah ibu kota. Dia bilang, nantinya pembiayaan pembangunan ibu kota baru akan banyak bersumber dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.
“Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali,” katanya dalam acara diskusi perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Untuk itu, Erani mengimbau agar masyarakat tidak khawatir terkait urusan pembiayaan perpindahan ibu kota. Dia bilang, skema dengan porsi APBN seminim mungkin sudah disiapkan.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan hal ini. Nantinya tidak banyak (APBN), hanya terbatas saja,” katanya.
Selain itu, Erani menjelaskan bahwa penggunaan APBN nantinya tak akan digunakan secara langsung. Maksudnya, seluruh pembiayaan ibu kota baru dari beberapa persen APBN akan dicicil.
“Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakal APBN. Karena, APBN nantinya akan diambil dari anggaran multi year,” ujar dia. (DETIK.COM/SOE/VEM)
