Oleh: MH. Said Abdullah
Budaya patriaki, masih menjadi masalah negeri ini ketika sedang memperingati Hari Kartini, 21 April 2022. Sekalipun tidak frontal seperti di masa lalu, dalam keseharian posisi wanita di tengah masyarakat belum sepenuhnya mendapat hak dan kesempatan sama. Diskriminasi diam-diam masih mudah ditemukan terutama di wilayah publik.
Ikhtiar memperjuangkan kesetaraan perempuan di ruang publik sebenarnya sudah diupayakan melalui berbagai perangkat Undang-undang. Yang paling populer ketentuan keharusan memenuhi kuota perempuan 30 persen dalam penyusunan calon legislatif DPR, DPRD.
Namun dalam praktek ketentuan itu masih sulit dilaksanakan. Pertama, konfidensi partai yang masih belum optimal sehingga calon legislatif perempuan kurang dikedepankan bertarung memperebutkan suara. Kedua, realitas belum banyak kaum perempuan tertarik dalam wilayah politik.
Partai-partai dalam berbagai tingkatan selama ini masih saja kesulitan mencari kader untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan. Padahal, wilayah politik dapat menjadi simbol riil perjuangan kesetaraan gender.
Wilayah politik, yang berhubungan dengan komunikasi sebenarnya dapat menjadi energi besar perjuangan gender. Melalui aktivitas politik, yang sangat erat dengan publikasi, masyarakat luas dapat melihat bahwa kemampuan perempuan tidak perlu diragukan untuk berperan di wilayah publik.
Hambatan ketiga, yang paling sulit menjadikan areal politik sebagai ujung tombak perjuangan kesetaraan gender adalah persepsi masyarakat, yang masih belum sepenuhnya dapat menerima kaum perempuan. Dunia politik masih terkesan dianggap sebagai wilayah kaum laki-laki, yang memerlukan bekal kekuatan fisik, yang tak dapat dipenuhi kaum perempuan.
Itulah, fakta obyektif betapa tidak mudah perjuangan kesetaraan gender pada wilayah aplikatif.
Berdasarkan data KPU untuk anggota DPR RI periode 2019-2024, masih 20 persen atau sekitar 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Jumlah perempuan tersebut memang meningkat sebesar 22 persen dari Pemilu 2014 lalu yang hanya berjumlah sekitar 97 orang. Namun belum optimal menggambarkan representasi demografi Indonesia. Bagaimana dengan jumlah anggota DPRD perempuan di seluruh Indonesia? Data Biro Pusat Statistik tahun 2014 menyebutkan angka yang tidak jauh berbeda dengan komposisi perempuan di DPR RI. Itu artinya, kesetaraan gender di wilayah yang sangat populer dan berhubungan langsung dengan masyarakat luas, masih rendah. Perlu ikhtiar lebih keras untuk mencapai angka relatif berimbang terutama dalam memberikan apresiasi dan merobah persepsi kesetaraan perempuan.
Di luar angka-angka yang perlu ditingkatkan itu ada secercah harapan indah bagai cahaya mentari pagi. Ternyata hasil Pemilu 2019 menghasilkan sosok perempuan berprestasi luar biasa khususnya di DPR RI. Apalagi kalau bukan tampilnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Prestasi Mbak PM, panggilan akrab Puan Maharani bahkan bukan hanya bernuansa simbolik. Ia secara faktual dan riil merupakan anggota legislatif yang memperoleh suara tertinggi di seluruh Indonesia. Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V yang memperoleh sebanyak 404.034 suara. Hasil itu membuat Puan Maharani menjadi caleg dengan suara terbesar pada Pemilu 2019.
Data dan fakta Mbak Puan ini membuktikan bahwa kaum perempuan ternyata mampu berprestasi tidak kalah dengan kaum laki-laki di dunia politik, yang penuh persaingan keras. Perolehan suara terbesar memberi gambaran potensi kekuatan riil kaum perempuan dapat mengalahkan kaum laki-laki dalam meraih kepercayaan masyarakat. Sayangnya, keberhasilan memposisikan perempuan lebih maju itu, masih belum optimal dan keseluruhan seperti dipaparkan data KPU masih sekitar 20 persen.
Dalam memperingati Hari Kartini tahun ini, sosok Mbak Puan selayaknya menjadi penyemangat untuk meneruskan perjuangan kesetaraan gender. Ia telah membuktikan secara integral sebagai sosok yang ternyata mampu menjadi yang terdepan di wilayah politik.
Jika mencermati rekam jejak selain di wilayah legislatif, prestasi Mbak PM tergolong sangat luar biasa. Ia sukses saat mendapat kepercayaan sebagai Menko Kesra pada kabinet periode pertama Presiden Jokowi. Jangan lupa, keberhasilan Jokowi tampil sebagai Presiden juga tidak lepas dari prestasi Mbak PM, yang menempati posisi Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan. Sayangnya, prestasi Mbak PM yang tergolong sangat luar biasa ini, kurang mendapat apresiasi para pejuang kesetaraan gender negeri ini. Padahal, sosok Mbak PM, yang kini berada di puncak prestasi legislatif praktis sulit terulang kembali. Apa yang diraih Mbak PM saat ini, belum tentu terulang dalam tiga sampai lima periode DPR mendatang. Bahkan bisa sampai puluhan periodepun belum tentu akan muncul sosok perempuan sebagai Ketua DPR RI.
Para pejuang gender seharusnya memanfaatkan posisi Mbak PM sebagai bagian kampanye riil bagaimana mengembangkan kesetaraan menjadi lebih baik. Mbak Puan dapat menjadi contoh kongkrit bahwa kemampuan perempuan di wilayah publik, ternyata dapat mengimbangi kaum laki-laki. Mbak PM dapat menjadi inspirasi kongkrit, yang dapat dilihat secara langsung.Kartini, pasti akan senang dan bangga menyaksikan sosok perempuan bernama Puan Maharani, kini telah mampu duduk pada posisi puncak kepemimpinan lembaga terhormat DPR RI. Perjuangan keras Kartini ternyata telah mulai memperlihatkan hasil menggembirakan. Puan Maharani hadir sebagai Kartini era milenial. Selamat Hari Kartini dan tetap semangat memperjuangkan kesetaraan perempuan untuk terwujudnya Indonesia Hebat.
