TERNATE, Koranmadura.com – Anggota Komisi V DPR RI Fadholi mendorong percepatan infrastruktur perhubungan di Provinsi Maluku Utara (Malut), terutama layanan penerbangan dan penyeberangan. Menurut dia, pengembangan kedua layanan di Malut tersebut akan mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang.
“Cobalah dirintis misalnya bagaimana dari dapil saya dari Semarang bisa ke Maluku Utara ini tanpa harus ke Jakarta dulu. Kemudian tol laut juga, bagaimana agar bisa dari Semarang tanpa harus ke Makassar dulu. Jadi ini membuka layanan antarprovinsi,” kata Fadholi saat sesi diskusi dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, di Ternate, Jumat (8/7/2022), seperti dilansir dpr.go.id, Senin (11/7/2022).
Pun dengan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Fadholi berharap Pelni mestinya juga tidak hanya menyediakan layanan antara pulau di Maluku saja, apalagi hanya dengan kapasitas 4 kapal. Menurutnya dengan keterbatasan tersebut Pelni tidak akan berkembang.
“Maka saya mendorong agar Pelni juga menyediakan layanan antarprovinsi dan juga harus terlibat dalam angkutan barang,” imbuh Fadholi.
Kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku Utara, Fadholi menyampaikan apresiasinya atas program-program yang telah dijalankan mengenai perkiraan cuaca dan edukasi kebencanaan yang telah dijalankan. Menurut dia, hal itu sangat penting untuk wilayah Maluku Utara yang berdasarkan paparan BMKG merupakan wilayah yang rawan bencana alam.
Fadholi meminta BMKG untuk terus berdampingan dengan Basarnas karena akan berkesinambungan dalam urusan evakuasi ketika terjadi bencana.
“Dan kepada Pak Ketua Tim Kunker, ini saya usulkan adanya helikopter untuk Basarnas. Tadi dari paparan saya tidak melihat adanya helikopter, ini sangat penting untuk mobilitas evakuasi karena di sini kan terdiri dari banyak pulau,” papar Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut.
Terakhir Fadholi mengapresiasi kepada seluruh mitra kerja atas paparan mengenai progres penyerapan anggaran untuk percepatan pembangunan di Maluku Utara yang rata-rata telah di atas 50%. “Penyerapan anggaran itu tolong bisa dimaksimalkan karena akan menjadi barometer ketika kemudian tahun 2023 mengajukan alokasi lagi,” apresiasi legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I tersebut. (Kunjana)
