JAKARTA, Koranmadura.com – Pemerintah harus tetap menjaga likuiditas dan mengukur inflasi agar dunia usaha tetap bertahan serta masyarakat tidak masuk ke kelompok miskin absolut.
Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun merespon kondisi dunia yang tengah menghadapi krisis sehingga memicu inflasi akibat gangguan dari rantai pasok global selama pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik.
“Meskipun penyebab dari inflasi tersebut sama, setiap negara memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam penentuan kebijakannya. Strategi pembatasan, vaksinasi, dan bantuan sosial ekonomi melalui insentif maupun subsidi dilakukan dengan cara yang khas negaranya masing-masing,” ujar Misbakhun di akun Twitter pribadinya sebagaimana dikutip Parlementaria, Jumat (15/7/2022).
Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, kata kebijakan yang ditempuh negara lain dalam menghadapi inflasi hal itu tidak bisa serta-merta ditiru oleh Indonesia.
Menurut Misbakhun, Pemerintah pun sampai saat ini belum dapat mengukur kapan pandemi dapat dinyatakan berakhir dan kehidupan bisa perlahan pulih menuju normal.
“Pemerintah sejauh ini telah memberikan subsidi melalui perlindungan sosial agar masyarakat miskin tidak jatuh menjadi kelompok miskin absolut. Kebijakan fiskal tersebut diiringi upaya pemerintah dalam menaikkan penerimaan negara maupun refocusing dan realokasi anggaran,” urai Misbakhun.
Di sisi lain, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) juga harus memberikan insentif bagi dunia usaha agar suku bunga dapat sesuai dengan kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, daya beli masyarakat juga mampu terjaga dan ekonomi kembali bergerak khususnya pada UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih satu sama lain tersebut, pemerintah dapat mencegah kenaikan kemiskinan secara signifikan ataupun menjaga kesinambungan dunia usaha,” ujar Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter harus mampu membentuk keseimbangan baru karena ketidakseimbangan hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan baru.
Dengan kondisi pandemi yang belum mereda, lanjut Misbakhun, pemerintah harus memastikan agar kebijakan yang disusun tidak memberikan tekanan yang berat bagi dunia usaha dan masyarakat.
“Jangan sampai pemulihan yang kini berjalan baik justru menjadi memburuk akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi saat ini,” tukas legislator dapil Jawa Timur II itu.
Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat harus mampu memberikan kepercayaan diri bahwa pemerintah berada di jalur yang benar dan berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia mampu bangkit dan keluar dari permasalahan ekonomi saat ini. (Kunjana)
