SAMPANG- Dua mahasiswa yang mengatasnamakan dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) sekitar pukul 10.30 WIB mendatangi kantor dewan DPRD Sampang. Kedatangan kedua mahasiswa tersebut tidak lain hanya ingin wadul terkait kinerja birokrasi di bawah pemerintahan Alfalah yang sudah dua tahun berjalan.
Mereka menilai dalam kepemerintahan Alfalah terkesan amburadul sebab banyak kekosongan jabatan sampai sejauh ini masih belum dilakukan penindakan. Kedatangan kedua mahasiswa tersebut disambut hangat oleh ketua Fraksi Demokrat.
Samsul Arifin, mahasiswa Unira asal Sampang menuturkan bahwa birokrasi pemerintahan Alfalah sangat kurang meyakinkan, hal itu menurutnya dikarenan atas banyaknya kekosongan jabatan yang sampai saat ini masih belum dilakukan tindakan tegas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khususnya oleh Bupati Sampang Fannan Hasib. Selain itu mereka menilai dengan banyaknya kekosongan jabatan itu memungkinkan kinerja birokrasi pemerintahan samapang tidak akan profesional dan tidak akan pernah maksimal.
“Mau dibawa kemana Pemerintahan Sampang ini jika birokrasinya sudah amburadul seperti ini. Seharusnya Pemerintah Kabupaten menyikapi tegas atas banyaknya kekosongan jabatan yang nantinya akan menyebabkan kinerja-kinerja birokrasi pemerintahan Sampang menjadi tidak maksimal,” tuturnya dalam pertemuan dengan dewan, Rabu (17/9).
Menanggapi keluhan masiswa, Ketua Fraksi Demokrat Aulia menyampaikan jika pihaknya juga turut mengkritisi kondisi birokrasi Sampang saat ini. Pihakknya juga mengkritisi bagaimana Pemerintahan Sampang untuk menjadi lebih maju. Oleh sebab itu Aulia menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera mendefinitifkan yang masih Plt (Pelaksana tugas).
“Memang semua kebijakan ada di tangan Bupati, maka seharusnya dirembuk dengan Baperjakat jika masih belum dibentuk. Bupati seharusnya menjadi formula untuk menjadikan Pemerintahan Sampang lebih maju dan profesional. Saya berharap kekosongan jabatan dan kepala dinas yang masih diisi oleh Plt Untuk segera dibentuk kepala-kepala yang definitif. Dan yang saya bicarakan saat ini adalah fakta, maka jangan salahkan kita mengkritisi hal itu,” ucapnya tegas.
Sekedar diketahui, kekosongan jabatan ini sejak tahun 2013, setidaknya ada 47 jabatan kursi kosong yaitu terdiri dari jabatan eselon 2B sebanyak 3 orang, eselon 3A sebanyak 2 orang, eselona 3B sebanyak 4 orang, eselon 4A sebanyak 30 orang dan 4B sebanyak 8 orang. Sementara saat ini, ke 47 kursi jabatan yang kosong masih ada tiga kursi kepala dinas (kadis) dan badan yang masih diisi oleh Pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan (DKPP), dan Dinas Pendidikan. MOHAMMAD MUHLIS/LUM
