JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyusupkan empat nama calon menteri melalui Eko Sanjojo, kader partai yang menjadi Deputi Tim Transisi. Padahal dari awal, Tim Transisi sudah komitmen tidak mengurusi calon menteri Jokowi-JK. “Setahu saya dari PKB 4 nama, partai lain belum,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Selasa (23/9).
Seperti diketahui, Eko Sanjojo merupakan Deputi Transisi dari PKB yang belakangan bergabung. Pada awal pembentukan Tim Transisi, hanya ada empat orang saja yakni Rini Soemarno, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto (PDIP) dan Akbar Faisal (NasDem).
Andi menduga, Eko langsung berbicara ke Jokowi untuk menyampaikan pesan Muhaimin. “Kan ada Deputinya Mas Eko, mungkin dia yang langsung bicara dari Cak Imin ke Jokowi. Saya sendiri nggak tahu,” tuturnya.
Ketika disinggung apakah Cak Imin termasuk dari empat nama yang disodorkan sebagai calon menteri, Andi hanya tertawa saja. “Sampai kantor transisi bubar, tidak akan ada nama-nama menteri dari kami. Karena itu ruang politik dan kami tidak diberi mandat untuk masuk ke sana,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan meminta Jokowi menepati janjinya tidak menempatkan elite politik yang memiliki jabatan strategis di partai untuk menjadi menteri di pemerintahannya lima tahun ke depan. “Yang merusak pemerintahan itu pejabat publik (parpol),” kata Ade dalam sebuah diskusi bertajuk “Strategi mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Selasa (23/9).
Menurut Ade, selama ini pejabat partai politik telah merusak roda pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena kasus korupsi. Sehingga, dikhawatirkan proses penunjukan kursi-kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK juga sarat kepentingan politik.
Lebih lanjut, Ade menegaskan, transaksi politik harus dihindari oleh Jokowi-JK agar pemerintahannya berjalan dengan efektif dan efisien. “Jangan sampai ada transaksi politik, nah kami lagi menunggu juga nih janji Jokowi yang melarang menteri menjabat sebagai ketua umum partai atau jabatan lainnya,” tegasnya.
Ditambahkan Ade, jika Jokowi tak menepati janjinya bersiap lawannya adalah rakyat. “Tapi kalau enggak terpenuhi, itu yang kami khawatirkan. Dan ingat, publik akan ingat janji Jokowi itu,” tandasnya. (GAM/ABD)
