JAKARTA-Masyarakat Bersama Anti Korupsi (Mabes anti Korupsi) mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga memeriksa tiga petinggi negeri dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Nama Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ani Yudhoyono disebut Mabes anti Korupsi seakan tak tersentuh lembaga penegak hukum. Padahal indikasi awal dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai kasus korupsi semakin terang benderang. “Kasus Hambalang masih menyisakan tanya. Nama Ibas dan Ani Yudhoyono yang pernah disebut sampai sekarang tidak tersentuh,” kata Koordinator Aksi Mabes anti Korupsi, Rahman Latuconsina saat menggelar aksi demonstrasi di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/10).
Selain membawa spanduk raksasa, puluhan demonstran juga menggelar aksi teatrikal dengan menggunakan topeng koruptor yang diikat dengan rantai lengkap dengan baju tahanan. “Nama Ibas dan Ani Yudhoyono yang pernah disebut sampai sekarang tidak tersentuh. Kasus Hambalang masih menyisakkan tanya. Kasus korupsi kereta hibah dari Jepang, dulu Hatta Rajasa Menhubnya. Tapi kasusnya tenggelam. Untuk itu, kami minta KPK untuk berani menangkap Ibas yang tak lain adalah putra Presiden SBY,” tegas Rahman Latuconsina dihadapan massa aksi.
Mabes anti Korupsi mendesak KPK segera mengusut dugaan keterlibatan mereka. KPK harus menjadikan laproan kasus yang melibatkan orang di sekitar Presiden SBY menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori kasus besar alias big fish. “Kami mendesak KPK segera melakukan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Cikeas. Karena mereka termasuk kategori Big Fish,” tegasnya
Mabes Anti Korupsi juga mendesak KPK segera memanggil ketiganya untuk diperiksa. Pasalnya, akan semakin tenggelam jika hal itu sengaja dibiarkan. “Apalagi jika mereka bergabung dengan pemerintahan yang baru. Mereka akan semakin leluasan dan tidak tersentuh,” cetusnya.
Dia menyebut orang di sekitar SBY wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum terkait korupsi Hambalang. “Sudah berapa kali Ibas disebut terima uang dari Hambalang, sudah cukup untuk memeriksanya,” papar dia.
Dia berharap, selama periode pemerintahan Jokowi-JK, kasus ini dapat tuntas. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas harus didukung lembaga penegak hukum seperti KPK. “Memenjarakan ‘big fish’ akan menjadi barometer Pemerintahan Indonesia Hebat. Kami juga mendesak JKW-JK agar merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak berafiliasi dengan Cikeas,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mabes anti Korupsi dalam kesempatan ini juga menghimbau pada pemerintahan Jokowi-JK kelak, untuk menolak nama-nama yang disebutkan diatas bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. “Kami haramkan mereka bergabung dengan Jokowi-JK,” ungkapnya. (GAM/ABD)
