PAMEKASAN – Sejumlah aktivis di Pamekasan, menggelar unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Mereka ingin mengajak anggota DPRD setempat untuk sama-sama mendesak menurunkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Kamis (9/4) Kemarin.
Massa pengunjuk rasa bergerak dari Monumen Arek Lancor, Pamekasan, dengan mengendarai roda dua dan empat, sambil membawa poster yang bertuliskan tuntutan dan kekecewaan mereka karena presiden Joko Widodo telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam aksi tersebut menampilkan teaterikal rakyat kecil melawan Joko Widodo, yang diperagakan oleh tiga orang peserta aksi, dua orang menjadi rakyat dan satu orang dengan menggunakan jas hitam dan bertopengkan gambar Joko Widodo yang berlagak tidak mempedulikan penderitaan rakyatnya.
Salah satu orator aksi, Halili meneriakkan dengan lantang agar Joko Widodo segera mengundurkan diri sebelum dilengserkan dari jabatannya, karena Presiden telah gagal menyejahterakan rakyat Indonesia. Salah satunya kebijakannya yang dapat menyengsarakan rakyat adalah dengan menaikkan harga BBM di tengah rakyatnya menjerit akibat didera kemiskinan dan tak mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
“Kebijakan presiden Jokowi sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi justru menyengsarakan rakyat. Sosok yang dulu dibanggakan, tidak lagi menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, turunkan Jokowi,” kata Halili dalam orasinya.
Mereka mendatangi gedung dewan karena ingin menyampaikan aspirasi. Mereka merasa terwakili dengan keberadaan dewan sebagai wakil rakyat. Mereka meminta kepada wakil rakyat Pamekasan untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM dan menurunkan Jokowi.
“Saya meminta agar dewan juga menolak kebijakan yang tidak populis ini. Karena masyarakat Pamekasan sengsara dengan kebijakan Jokowi. Semua kebutuhan pokok naik karena kebijakan Joko Widodo yang telah menaikkan harag BBM,” ungkapnya.
Di hadapan pengujunk rasa, salah satu anggota DPRD Pamekasan, Sahur Abadi mengatakan sebagai ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan, pihaknya sependapat dengan aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa.
“Kami sebagai wakil rakyat sering menerima keluhan naiknya harga bahan pokok. Makanya secara pribadi dan atas nama Fraksi PPP, kami juga menolak kebijakan menaikkan harga BBM,” kata Sahur.
Selain meminta penjelasan dari wakil rakyat, pengunjuk rasa juga meminta agar para legislator menandatangani spanduk putih yang sudah disiapkan sebagai tanda menolak kenaikan harga BBM. Terdapat empat perwakilan fraksi yang membubuhkan tanda tangan, yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( F PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN), Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Merah Putih yang diwakili Partai Gerakan Indosia Raya (Gerindra).
(ALI SYAHRONI/RAH)
