JAKARTA – Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis premium masih dalam kajian pemerintah dan lembaga lain.
“Pemerintah sedang mengkaji bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), jadi kita tunggu saja bagaimana hasil kajian itu,” kata Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah akan me-nempuh kebijakan terbaik di bidang migas. “Tentu saja kita laksanakan yang terbaik, apalagi kalau bikin energi kita semakin bersih dan itu sejalan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas,” katanya.
Ia menyebutkan ada dua pertimba-ngan usul rencana penghapusan premium. Pertama, premium di banyak negara sudah tidak digunakan. Kedua, premium itu dalam prioritas pengadaannya membuat Pertamina tergantung kepada tender di luar karena harus diblending di luar negeri.
“Nah dengan perpindahan jenis BBM ini ke yang baru sepenuhnya akan menggunakan kapasitas nasional sehingga secara government secara tata kelolanya akan lebih baik,” katanya.
Ia menyebutkan premium akan diganti dengan produk antara bernama pertalite yang lebih bersih dan tidak disubsidi har-ganya.
Sebelumnya Pertamina mengungkapkan akan meluncurkan BBM jenis baru dengan kisaran angka oktan antara 88 hingga 92 pada Mei 2015.
Tidak Pro Rakyat
Secara terpisah, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria menilai peluncuran BBM Pertalite adalah kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, karena pada dasarnya rakyat sudah membeli premium yang sudah tidak disubsidi.
“Jika alasan pemerintah bahwa premium tidak ramah lingkungan sehingga diganti dengan Pertalite, maka harus bisa dibuktikan premium telah merusak lingkungan, karena BBM itu sudah digunakan sejak puluhan tahun oleh rakyat di NKRI,” katanya.
Sofyano menjelaskan Pertalite adalah BBM dengan RON 90 yang harganya akan di atas premium RON 88 dan di bawah harga Pertamax RON 92. Artinya, dari sisi harga maka Pertalite akan lebih mahal dari premium.
(ANT/AGUS/ANDI)
