PROBOLINGGO – Pencairan dana bantuan Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya tergolong bermasalah. Sebab jumlah bantuan tersebut tidak utuh diterima oleh masyarakat lantaran ada oknum desa yang melakukan pemotongan.
Sejumlah uang bantuan PSKS yang seharusnya diterimanya sebesar Rp.600 ribu. Namun penerima hanya mendapatkan Rp 300 ribu perorang. Hal tersebut terjadi di Dusun Sumur Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
Warga yang seharusnya menerima secara langsung bantuan itu, ternyata dibuatkan surat kuasa dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sementara oleh perangkat desa secara berjamaah.
Dari pengakuan warga yang memiliki hak dana tersebut yakni aada 25 warga yang seharusnya menerima dana sebesar Rp. 600 ribu itu. Mereka ada yang tidak menerima dan ada yang hanya menerima separuh saja.
Salah satu warga yang menerima PSKS tersebut di Dusun Sumur Desa Tanajungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Sudarta (38), mengatakan, kejadian itu bermula pada pencairan pada November tahun lalu. Pada saat itu, perangkat desa yang berinisial HS mengantarkan undangan pencairan dana ke Kantor Pos.
Nah, pada saat itu, Sudarta diminta untuk menggandakan kartu Keluarga (KK) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Setelah itu, copy dokumen kependudukan itu diserahkan kepada perangkat desa.
Sesampainya di kantor pos unit Tongas, ia pun mengajukan pencairan dana. Dana sebesar Rp400 ribu sebagai kompensasi kenaikan BBM pun diterima. Setelah sampai di pintu masuk, kartu PSKS diminta oleh perangkat desa.
Ia beralasan untuk memudahkan koordinasi jika nanti ada pencairan. Tidak hanya miliki Sudarta yang diambil. Beberapa warga pun mengaku diambil oleh perangkat desa. Tidak hanya di Dusun Sumuran itu, diantaranya, milik Maryatin, Sandi dan Amin.
Nama-nama yang lain di dusun yang sama adalah Tiasan, Mukiyan, Sunu, Turi. ke 8 orang itu mengaku memeliki kartu PSKS. Kepemilikan itu lah merupakan bukti nama-namanya adalah orang yang berhak menerima.
Nah, pada saat pencairan bulan April lalu, ternyata oknum perangkat desa tersebut membuat KTP sementara, dan menyatakan KTP asli hilang. Selain itu, membuat surat kuasa, sebagai pencairan dana ke petugas pos yang ada di desa.
Amin menambahkan, pada saat pengambilan dana hingga diberikan dana hanya Rp300 ribu mengatakan, Amin di panggil bersama Sandi. Keduanya merupakan sama-sama sebagai daftar pemerima bantuan.
Pada saat itu, keduanya dipanggil di ruang kepala desa. Di ruang orang nomor satu di desa itu, terdapat dua perangkat desa dengan inisial HS dan TB dan penjabat Kades Cuk herwanto.
Ketiga meminta agar tidak menceritakan kepada siapa saja terkait dengan pemotongan dana itu. “Jangan bilang-bilang kesiapun terkair dana ini,” terang Amin menirukan perkataan perangkat desanya.
Menurut ketiga aparatur desa itu, mereka sebenarnya tidak berhak menerima. “Saya juga tanya, pada tahun 2014 saya adalah penerima. Kok bisa sekarang sudah tidak menerima,” katanya.
Mendengar pertanyaan itu, ketiga apartur desa itu menyebut bahwa namanya digantikan ke orang lain dengan tujuan pemerataan.
“Tapi kan tidak mungkin. Lawong ada di depan rumah saya yang sangat tidak mamu tidak diberikan. Masak pemerataan tapi tidak ada tambahan penerima bantuan,” urainya..
Ia mengaku sudah meminta penjelasan. Secara detail, namun tidak ada jawaban pasti. “Saya pun berencana akn melapor kepada camat. Jumat kemarin beliau tidak ada,” jelasnya.
Kini uang yang dibagi dari semula Rp600 ribu menjadi masing-masing Rp300 ribu itu pun masih ada dan tidak digunakan untuk kepentingannya.
“Kami akan jadikan barang bukti. Karena kejadian ini sudah sering. Kami sering di tipu,”ucapnya.
Hingga saat ini, kartu PSKS itu tidak dipegang dirinya. Bahkan, banyak penerima yang kartunya masih dipegang perangkat desa. “Masih dipegang perangkat desa. Saat diminta tidak dikasihkan,”katanya.
Sementara itu, Camat Tongas, M Ghufron, belum mengetahui adanya pemotongan dana bantuan untuk warga miskin itu. “Saya belum tahu, tahunya dari sampean,”terangnya.
Ia mengaku akan segera memanggil perangkat desa dan penjabat kepala desa. Jika memang benar adanya, maka ia akan memberikan sanski sesuai dengan aturan.
“Akan kami berikan sanski kalau itu benar. Sebelum berpikir itu, perlu dikroscek dulu, seperti apa duduk persoalan yang sebenarnya,”papar M.Ghfron.
(MAHFUD HIDAYATULLAH)
