Abdur Rahman: Masalah Krisis Air Sudah Menjadi Kasus Bencana
BANGKALAN, koranmadura.com – Kekeringan yang melanda pedesaan di wilayah Bangkalan, Madura, hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Droping air yang dikirim oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat belum bisa meringankan beban masyarakat. Mengindikasikan pemkab tak serius menangani masalah kekeringan yang melilit warganya, kata anggota DPRD Bangkalan Fraksi Demokrat, Abdur Rahman, Minggu (25/10).
Dia menilai kekeringan merupakan kondisi tahunan yang tidak pernah ada penanganan serius dari pemerintah daerah. Droping air yang selama ini dijadikan solusi tidak begitu mengurangi beban masyarakat. Padahal kebutuhan air merupakan keperluan harian. Sedangkan droping air saat musim kemarau tidak datang secara kontinyu ke masyarakat desa.
Droping air bukan merupakan solusi permanen. Terutama di wilayah dataran tinggi droping air hanya dilakukan beberapa kali saja. Padahal kebutuhan itu harusnya tercukupi setiap hari. Karena droping tidak menjadi solusi permanen, solusi lain berupa pengembangan irigasi air seharus dilakukan oleh pemkab. Akan tetapi, pemerintah setempat tidak melakukannya. Jika pemerintah serius mementingkan kebutuhan masyarakatnya, masalah kekeringan air yang terjadi setiap tahun harus bisa diantisipasi, agar tidak terjadi berulangkali.
“Pemkab tidak becus tangani kekeringan. Masyarakat di desa sangat butuh air bersih. Permintaan droping air yang menjadi program pemkab tak berpengaruh signifikan,” ucapnya.
Bantuan air yang dikirim ke desa satu minggu sekali, jelas tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya ribuan.
“Saya saja minta bantuan air ke Dinsosnakertrans sampai sekarang tidak dikirim. Apalagi masyarakat kecil yang butuh. Sebab desa saya Morombuh Kecamatan Kwanyar sangat butuh air tersebut,” ungkapnya.
Kekeringan yang terjadi sudah menjadi bencana daerah. Pencarian sumber air bersih menjadi solusi yang baik untuk mengatasi kekeringan. Sumber air memang butuh kerja ekstra. Selama penanganan pemermenen ditemukan, minimal ada bantuan mobil tangki yang ditempatkan di desa-desa yang mengalami kekeringan.
“Kalau ada bantuan tangki mobil lebih bagus, warga bisa memanfaatkan sumber air terdekat di desa yang masih ada airnya. Kebutuhan air bisa dipenuhi, karena tidak harus menunggu bantuan pemkab,” sarannya.
Pihaknya akan memanggil SKPD terkait, baik Dinsosnakertrans, BLH, Pertambangan dan BPBD untuk menyelesaikan persoalan kekeringan tersebut. Penyelesaian apa yang bisa dilakukan mereka guna mengatasi bencana tahunan tersebut.
“Saya tidak ingin SKPD saling melempar jawaban atas permasalahan yang terjadi. Dalam waktu dekat saya akan panggil dinas terkait baik,” paparnya.
(MOH RIDWAN/RAH)
