PAMEKASAN | koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat belum mampu mengatasi permainan harga tembakau yang dilakukan pabrikan. Beberapa tahun ini, petani tembakau selalu dirugikan saat musim tembakau meski kualitas tembakaunya di atas rata-rata. Itu terjadi karena harga yang dipatok pabrikan tidak sesuai dengan kualitas tembakau.
Itu juga terjadi lantaran peran Pemkab dalam melindungi petani dari permainan pabrikan hanya sebatas koordinasi. Sedangkan pengawalan harga tembakau masih sangat longgar sehingga permainan harga tembakau tidak kunjung bisa teratasi.
“Peran Pemkab selama ini hanya sebatas koordinasi saja dengan pabrikan. Sementara pengawalannya terhadap harga tidak ada,” kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Senin (15/6).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pengawalan Pemkab atas kualitas tembakau cukup baik. Hanya saja, perlu penguatan dari sisi pemantauan harga di tingkat pabrikan untuk meminimalisir adanya permainan harga. Baik dilakukan oleh pengepul maupun pabrikan.
“Kalau secara ekonomi, pembeli akan membeli dengan harga yang layak bila barangnya layak juga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada persoalan permainan harga dan ini sering terjadi setiap musim tembakau,” ungkapnya.
Selama ini Pemkab sudah melakukn koordinasi dengan pabrikan dalam rangka membina hubungan dan menyamakan persepsi antara Pemkab dan pabrikan sebagai pembeli tembakau. Namun Pemkab masih sering terkecoh di masalah harga tingkat pabrikan.
“Intinya pemerintah harus berupaya menyesuaikan keinginan pabrikan. Kalau misalkan semua itu sudah dilakukan berarti yang bermain bukan Pemerintah. Artinya kami sudah berupaya mempertahankan dari segi produksi agar kualitas tembakau itu bagus,” paparnya.
Pengawalan Pemkab terhadap kualitas tembakau cukup luar biasa. Mulai dari proses penanaman hingga panen. Pemkab terus mengkoordinir agar dilakukan tepat waktu panen dan dilakukan perajangan yang baik serta menjaga bahan-bahan yang mengganggu seperti plastik dan beling.
“Kami mengakui upaya pemkab menjaga kualitas tembakau di Pamekasan cukup serius dan kami amati prinsip yang digunakan Pemkab cenderung prinsp ekonomis. Artinya, jika kualitas tembakau bagus, maka diyakini harganya juga bagus. Namun di sisi lain, Pemkab harus mampu menembus permainan harga tembakau ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto belum bisa memberikan keterangan soal permainan harga tembakau yang dilakukan pabrikan. Saat dikunjungi ke kantor dinasnya, yang bersangkutan tidak ada. (RIDWAN/RAH)
