PAMEKASAN | koranmadura.com – Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura, sudah dioperasikan pada Agustus 2014 lalu. Namun, hanya bisa dimanfaatkan untuk kapal angkut barang. Sementara untuk angkutan orang atau penumpang sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah kendala.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Branta Suko mengatakan pelabuhan tersebut akan berfungsi sebagai pelabuhan umum, yang tidak hanya untuk angkutan barang, melainkan juga akan diproyeksikan untuk transportasi angkutan penumpang dengan trayek Branta-Probolinggo dan Branta-Banyuwangi.
Hanya saja, untuk dibuka angkatan penumpang harus dilengkapi kapal. Sementara ini belum ada satu pun pelaku pengusaha jasa penyeberangan laut yang mau masuk untuk beroperasi di pelabuhan Branta.
Menurutnya, Hal itu lantaran daya minat warga Pamekasan dalam menggunakan jasa pelabuhan masih rendah. Kendati demikian, pihaknya mengaku tengah berupaya memperoleh kapal angkutan penumpang dari pemerintah pusat.
“Jadi, butuh waktu itu bisa melayani angkutan penumpang. Kami juga butuh bantuan pemkab pamekasan, agar bisa ada kapal angkutanpenumpang. Sekarang baru difungsikan kapal angkutan barang, salah satunya pengiriman garam keluar Madura,” kata Suko.
Semua jenis kapal dengan ukuran 8000 hingga 10.000 dwt yang bisa bersandar di pelabuhan tersebut. Kapal barang yang bersandar dengan tujuan ke pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Indonesia, tergantung tujuan pengiriman, khususnya Pamekasan ke pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, bahkan ada yang tujuan ke Pulau Papua.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pihaknya siap mendukung pemanfaatan pelabuhan Branta melayani angkutan penumpang. Dengan adanya angkutan laut Pamekasan-Probolinggo akan memangkas waktu tempuh.
Sejauh ini belum ada komunikasi dari KUPP Branta ke Pemkab Pamekasan, berkaitan dengan hal itu sehingga pihaknya menunggu pihak pengelola pelabuhan membahas dan mencari solusi bersama dari kendala untuk bisa melayani angkutan penumpang.
“Kami sangat mendukung pelabuhan itu bisa melayani angkutan penumpang. Karena akan memudahkan masyarakat untuk bepergian ke Probolinggo. Jarak tembuhnya bisa semakin pendek jika harus melalui pelabuhan Kamal atau Suramadu,” kata Bupati Syafii.
Mengenai hasil retribusi pelabuhan, pihaknya tidak akan menuntut pembagian. Sebab yang terpenting bisa memberikan pelayanan yang mudah sudah cukup. Apalagi, hasil retribusi tetap akan masuk pada Negara.
“Pada akhirnya, hasilnya juga tetap akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jadi, tidak apa-apa kami tidak memperoleh bagian hasil retribusinya, yang penting masyarakat bisa dipermudah” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/RAH)
