SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak 11 orang anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) periode 2016-2021 yang diumumkan Kamis 24 November 2016, mendapatkan sorotan dari pengamat pendidikan.
Pengamat pendidikan Kabupaten Sumenep Abdur Rasyid menilai, hasil penetapan anggota DPKS jauh dari harapan masyarakat Sumenep. “Masak DPKS diisi dengan orang lulusan S-1, dengan latar pengalaman yang kosong lagi. Padahal sebelumnya banyak yang S-2 bahkan ada yang S-3 dan mereka saya pikir lebih mempuni,” kata pria asal Rubaru ini.
Baca: Satu Wajah Lama Bertahan di DPKS Periode 2016-2021
Menurutnya, DPKS adalah satu-satunya lembaga mitra pemerintah dalam menjalankan pendidikan. Jika sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam lembaga ini di bawah kualitas rata-rata, nantinya impian besar masyarakat hanya menjadi angan-angan.
Ia menambahkan, panitia seharusnya lebih serius dan benar-benar objektif dalam menyeleksi anggota DPKS. Sebab dalam seleksi tersebut diduga ada permainan. “Saya akan lakukan investigasi, karena dengar kabar ada yang bayar untuk lolos,” katanya dengan nada kecewa.
Sementara Ketua Panitia Persiapan Pembentukan DPKS, Moh. Kadarisman ketika dikonfirmasi melalui telepon selelurnya menjelaskan, person yang telah diajukan kepada Bupati dan yang sudah ditetapkan itu telah memenuhi persyaratan dan dinilai sudah layak untuk duduk di DPKS.
“Kita melaksanakan secara terbuka, berdasarkan aturan yang ada, mulai sejak pendaftaran, rekrutmen, tahapan seleksi, hingga penetapan” katanya
Sekretaris Dinas Pendidikan itu menambahkan bahwa panitia sebelumnya mengajukan 22 nama kepada Bapak Bupati untuk dipilih menjadi 11. Dan hasil yang diumumkan itu merupakan hasil evaluasi dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim.
Dirinya juga membantah jika dikatakan untuk bisa lolos harus bayar. “Tidak benar itu, kita melakukan dengan terbuka dan fer, Panitia telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prinsip transparan,” pungkasnya. (MADANI/MK)
