SUMENEP, koranmadura.com – Dana hibah untuk Organisasi Kepemudaan (OKP) di kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, sampai saat ini masih dipertanyakan dan menuai kecaman dari berbagai pihak.
Achmad Wasil sebagai ketua IPNU Kabupaten Sumenep mempertanyakan pembagian dana hibah tersebut dikarenakan dana yang akan turun ke setiap OKP tidak sama, “Atas dasar apa disbudparpora menentukan jumlah nominal dana hibah itu?” tanya wasil.
Ia juga mempertanyakan dasar penentuan OKP-OKP penerima dana hibah tersebut, sebab menurutnya tidak semua OKP di Sumenep mendapatkan dana hibah itu, IPM, IMM, IPPNU tidak dapat. Ingat ya IPNU dan IPPNU beda organisasi dan beda AD/ART, Jangan-jangan Sofi Kadis itu gak tau organisasi apa saja yang ada di sumenep?,” tegasnya
Menurut Wasil, Disbudparpora aneh karena alasan yang diberikan simpang siur dengan Kesmas. “Kata disbudparpora itu limpahan dari bagian kesmas Sumenep, sedangkan Kesmas sendiri menjawab bahwa yang menentukan untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah Disbudparpora, termasuk nominalnya. Ini kan simpang siur,”? katanya
Informasi yang diterima koranmadura.com OKP penerima bantuan tersebut antara lain GP ANSOR 20jt, IPNU 20jt, HMI 20jt, KNPI 25jt, PMII 25jt. FKPPI 20jt, sedangkan IPM, IMM, dan IPPNU, GMNI tidak kebagian. Sementara itu KNPI menyatakan menolak karena tidak semua OKP mendapatkan bantuan tersebut.
Hal senada diungkapkan Rasidi, bendahara PC GP Ansor Sumenep. Ia menilai Disbudparpora tidak jelas karena bantuan hibah yang diberikan itu tidak diketahui peruntukannya untuk apa. “Kita Punya 21 PAC, dan 213 Ranting, saya khawatir bantuan 20jt ini justru akan menimbulkan isu yang tidak baik dan menyebabkan kekompakan diantara kami,” katanya
Ia juga menyinggung ketidaksamaan pembagian dana hibah tersebut. Menurutnya hal itu menimbulkan pertanyaan besar. “Masak yang punya kader puluhan orang mendapatkan dana yang sama dengan organisasi yang punya kader ribuan orang? Ini kan tidak jelas, lebih baik kita tidak menerima. Pungkasnya. (MADANI/BETH)
