KORANMADURA.com – Yaman dan Maladewa mengikuti jejak Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libya, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Alasannya, Qatar dituding melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.
Mereka menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda.
Pemutusan hubungan diplomatik tetap terjadi meski tuduhan itu telah disangkal Qatar.
Kantor berita Arab Saudi SPA, menyebutkan, Riyadh telah menutup perbatasannya dan memutus seluruh kontak darat, laut, dan udara dengan negara di Semenanjung Arab itu.
Qatar menyebut keputusan itu tak bisa dibenarkan dan tidak didasarkan pada fakta-fakta.
Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dipandang sebagai perpecahan serius antara negara-negara kuat di Teluk, yang juga merupakan sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat.
Belakangan, terjadi peningkatan ketegangan antara negara-negara Teluk dan negara tetangga mereka, Iran.
Saudi menuduh Qatar bekerja sama dengan milisi yang didukung Iran.
Apa yang telah terjadi?
Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan oleh Bahrain, kemudian Arab Saudi pada Senin pagi (5/6/2017). Kemudian disusul sekutu lainnya.
SPA mengutip pejabat yang mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme.
Tiga negara Teluk, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi memberikan waktu dua pekan bagi semua warga negara Qatar yang berada di negara-negara itu untuk meninggalkan wilayah mereka.
Data perkembangan terakhir:
Uni Emirat Arab memberi waktu 48 jam kepada para diplomat Qatar untuk meninggalkan negara itu.
Abu Dhabi menuduh Qatar mendukung, mendanai, dan merangkul terorisme, ekstremisme dan organisasi sektarian, kata kantor berita negara itu, WAM.
Maskapai penerbangan Etihad Airways, Emirates dan Flydubai akan menghentikan semua penerbangan ke dan dari ibu kota Qatar, Doha mulai Selasa (6/6/2017).
Tiga negara Teluk mengatakan, mereka menutup wilayah udara dari Qatar Airways.
Kantor berita Pemerintah Bahrain mengatakan, mereka memutus hubungan diplomatik karena Qatar mengganggu keamanan dan stabilitas negeri itu, serta ikut campur dalam urusan dalam negeri Bahrain.
Menurut SPA, koalisi militer negara-negara Arab yang dipimpin Saudi yang memerangi pemberontak Yaman di Houthi juga mengusir Qatar dari aliansi itu karena praktik-praktik Qatar yang memperkuat terorisme.
Qatar dituding memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok ekstremis seperti al-Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), serta berhubungan dengan milisi pemberontak.
Bagaimana konteksnya?
Pemutusan hubungan dengan Qatar memang berlangsung tiba-tiba, namun tidak terjadi begitu saja.
Sebab, ketegangan telah berkembang selama bertahun-tahun, dan terutama dalam beberapa pekan terakhir.
Dua pekan yang lalu, negara-negara itu memblokade situs berita Qatar, termasuk Al Jazeera.
Media Pemerintah Qatar memuat pernyataan kontroversial yang disebut dikemukakan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani yang mengkritik Arab Saudi.
Namun, Pemerintah di Doha menyebut bahwa itu pernyataan palsu, dan menudingnya sebagai suatu kejahatan siber yang tercela.
Sebelumnya, pada tahun 2014, Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka dari Qatar selama beberapa bulan sebagai protes atas tudingan campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka.
Secara lebih luas, ada dua faktor kunci yang mendorong keputusan itu: hubungan Qatar dengan kelompok-kelompok Islam radikal, dan peran Iran, seteru Arab Saudi.
Kendati Qatar bergabung dengan koalisi AS melawan ISIS, para pemimpin Syiah Irak menuding bahwa mereka memberikan dukungan finansial kepada ISIS.
Orang-orang kaya di Qatar diyakini memberikan sumbangan besar kepada ISIS, sementara Pemerintah Qatar memberi bantuan uang dan senjata kepada kelompok Islam garis keras di Suriah.
Qatar juga dituduh memiliki hubungan dengan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front al Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qeida.
SPA menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok ini, serta mendukung Ikhwanul Muslimin yang dilarang di berbagai negara Arab.
Qatar pun disebut terus menerus mempromosikan pesan dan gagasan kelompok-kelompok itu melalui media mereka.
Arab Saudi, sebuah negara Sunni, juga menuduh Qatar mendukung militan Syiah di Bahrain dan Provinsi Qatif di timur Arab Saudi.
Qatar berulang kali menolak tudingan kaitan mereka dengan Iran.
Arab Saudi juga telah dituduh mendanai ISIS, secara langsung atau dengan tidak mencegah kiriman uang donor swasta ke kelompok tersebut. Tuduhan ini juga dibantah Saudi.
Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Inggris Theresa May mendapat tekanan dari partai pesaing untuk mempublikasikan sebuah laporan yang diduga berfokus pada pendanaan Saudi terhadap kelompok-kelompok ekstremis Inggris.
Apa reaksi yang muncul?
Qatar, yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola pada 2022, mengecam pemutusan hubungan diplomatik ini melalui komentar yang disiarkan di Al Jazeera.
“Langkah-langkah itu tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada anggapan dan tuduhan yang tidak memiliki dasar,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.
Dikatakan, keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan keseharian warga dan penduduk.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, saat berbicara di Sydney, mendesak negara-negara tersebut untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog.
“Saya berharap bahwa hal ini tidak akan memiliki dampak besar, kalau saja ada dampaknya, pada perjuangan bersama melawan terorisme di wilayah ini atau di seluruh dunia,” tambahnya.
Salah satu dampak yang bisa terasa langsung adalahtentang stabilitas pangan: setiap hari, ratusan truk melintasi perbatasan Saudi- Qatar, dan pangan adalah salah satu muatannya yang paling utama.
Diperkirakan, sekitar 40 persen pangan Qatar dipasok melalui jalur ini. (KOMPAS.com)
