JAKARTA-Pemerintah memutuskan tidak memulangkan jenasah Marwah Binti Hasan yang meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah ke Indonesia. Jenasah Tenaga Kerja Indoneesia (TKI) asal Madura ini akhirnya dimakamkan di Jeddah sesuai dengan permintaan keluarga. ”Pihak keluarga sudah dihubungi baik yang di Indonesia dan di Arab Saudi. Salah satunya pamannya yang ada di Madura. Pihak keluarga meminta agar dimakamkan di Arab Saudi,” kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa (11/6)
Menurut Marty, pemerintah siap membantu segala keperluan dalam prosesi pemakaman Marwah Binti Hasan. Dengan begitu, keluarga tidak terbebani biaya apapun. “Biaya ditanggung pemerintah sehingga keluarga tidak terbebankan,” tambahnya.
Sebelumnya, Marwah Binti Hasan adalah satu diantara ribuan WNI yang mengantri pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Marwah sendiri telah bekerja di Arab Saudi sejak 2005 seusai melaksanakan ibadah umrah. Marwah meninggal akibat kerusuhan yang terjadi pada 9 Juni 2013 lalu. Kerusuhan tersebut berawal dari desak-desakkan dan berujung pada aksi pembakaran.
Diberitakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, dibakar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Ahad (9/6). Massa marah, karena berdesak-desakan saat mengantre pengurusan paspor. Seorang TKI tewas dalam kericuhan tersebut, yaitu Marwah binti Hasan (55 tahun) berasal dari Bangkalan, Madura.
Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri (Deplu) Tatang Razak, korban tewas setelah terdesak dan dehidrasi saat kericuhan terjadi. “Ada ibu 55 tahun yang terdesak dan dehidrasi. Sehingga kritis dan meninggal dunia setelah kejadian tersebut,” jelasnya
Managemen Diperbaiki
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mendesak agar manajemen KJRI Jeddah diperbaiki. “Manajemen untuk KJRI perlu diperbaiki, tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini, tidak pro aktif. Saya yakin bisa dilakukan, sederhana sekali kan,” ujarnya
Ketua Tim sukses Pemenangan Cagub-Cawagub Jatim (Bambang-Said) ini menambahka masalah tak maksimalnya pelayanan pemutihan status TKI yang menjadi pemicu kerusuhan adalah masalah klasik yang tak kunjung selesai. Politikus senior PDIP ini menilai masalah itu tak kunjung selesai karena pihak KJRI tak melakukan pelayanan yang baik. “Harusnya kita memodernisasi sistem, perizinan tidak perlu berlarut-larut dan menimbulkan antrean panjang dan lama,” tuturnya
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengaku optimis perbaikan sistem bisa dilakukan oleh pihak KJRI. Namun dia mengingatkan agar perbaikan sistem jangan sampai membebani TKI. “Yang penting ada keinginan, dan TKI jangan dibebankan biaya tambahan,” pungkasnya. (gam/cea)
