JAKARTA-Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi ), Lucius Karus meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap gentlemen keluar dari sekretariat gabungan (setgab) koalisi paska menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap tegas PKS harus dibarengi dengan penarikan semua menteri PKS dari KIB II.”Pemasangan spanduk menolak kenaikan BBM di seluruh pelosok tanah air membuktikan PKS nyata-nyata sudah berseberangan dengan pemerintah. Tidak mungkin lagi pemerintah mengharapkan mereka untuk mendukung kebijakan itu. Apalagi, para petinggi dan kader-kader PKS secara konsisten menyatakan akan menolak,” kata Lucius di di Jakarta, Kamis (06/06).
Seperti diketahui, sikap PKS terhadap kenaikan BBM mendua. Sebagian kader PKS menolak kenaikan BBM, namun sebagian kader lagi mendukung kenaikan harga BBM.
Kader PKS yang berada di pemerintah, Tifatul Sembiring mendukung penuh kebijakan pemerintah. Bahkan dia adalah tim sosialisasi kenaikan harga BBM. “Saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri, itu pakem seluruh dunia,” tuturnya.
Namun kata Lucius, sangat tidak pantas jika PKS masih berada di kabinet. Sebagai partai politik, PKS tidak menjunjung tinggi etika berpartai.
Dia menilai jika PKS tidak juga menarik para menterinya, SBY harus mengambil tindakan tegas. Para menteri PKS harus diganti dan diisi oleh anggota setgab koalisi lain yang masih setia. “SBY tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Fakta sudah jelas. Spanduk-spanduk PKS yang menolak kebijakan SBY sudah terpampang dimana-mana. Ini kan bukti konkrit ketidakpatuhan dan perlawanan PKS,” cetusnya.
Selain itu, lanjut Saleh, PKS dinilai sudah tidak etis lagi berada di dalam kabinet. Pasalnya, jika betul pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM, maka salah seorang menteri yang akan berperan dalam menyalurkan dan mendistribusikan bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) adalah menteri sosial. Posisi ini tentu sangat bertolak belakang. Di satu pihak PKS menolak, di pihak lain mereka mendukung dan bahkan menyalurkan BLSM-nya. “Jauh-jauh hari, pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada empat bentuk program BLSM yang akan dilaksanakan. Nah, dua di antaranya yaitu penambahan beras miskin dan program keluarga harapan (PKH) akan dikoordinir langsung oleh menteri sosial,” jelas dia.
Dengan begitu, kata dia dugaan bahwa Partai Demokrat yang paling mendapatkan keuntungan dari program BLSM menjadi kurang tepat. Malah, pada kenyataannya PKS-lah yang paling diuntungkan. Setidaknya PKS mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, keuntungan karena mendapat simpati masyarakat karena menolak kenaikan BBM. Kedua, keuntungan karena dinilai paling peduli karena menteri mereka yang akan berperan aktif dalam menyalurkan BLSM.
“Mestinya, anggota setgab koalisi lain ikut mendesak agar SBY menindak tegas sikap PKS ini. Apalagi, ini sudah kesekian kalinya PKS melakukan pembangkangan,” tandas dia.
Tantang PKS
Secara terpisah, Menteri Hukumham, Amir Syamsuddin mentantang PKS agar jangan hanya memasang spanduk anti kenaikkan BBM, tetapi juga berani memasang spanduk anti korupsi. “Kita tunggu PKS tidak hanya menyebar atau memasang pamflet menentang kenaikan BBM tetapi juga pamflet antikorupsi,” kata dia.
Dengan keberanian PKS memang spanduk antikorupsi, kata Amir Syamsuddin, maka rakyat dibawah bisa menilai kelakuan para elit PKS. Apalagi saat ini elit PKS sedang tersandung kasus korupsi sapi impor yang menyeret mantan presiden PKS Luthfi Hasan. “Agar masyarakat tidak menilai PKS berkepribadian ganda,” tambahnya
Tantangan kader Partai Demokrat itu, membuat kaum muda PKS, Fahri Hamzah meradang. Sikap kader PKS dikabinet harus dibedakan dengan kader di luar kabinet. “Menurut arahan presiden (Anis Matta) kalau menteri berpendapat sama dengan Presiden (SBY) itu haknya karena menteri milik Presiden. Dalam konstitusi menteri itu hak presiden, dia harus loyal pada presiden,” ujar dia
Menurut Wasekjen PKS ini, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM sudah menjadi keputusan partai. Karena itu harus diikuti pula oleh kader. “Sikap PKS sudah diputuskan. Kalau kita berbeda pendapat dengan publik pasti PKS dihukum. Ini sudah final,” paparnya.
Diakui Fahri, pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang disebar PKS adalah bagian dari upaya membentuk pencitraan di publik. Dia malah balik menyerang koalisi dengan rencana pemberian bantuan langsung ke masyarakat. “Memberi BLT juga kan pencitraan, menaikkan BBM juga pencitraan,” kata dia.
Namun dia membantah spanduk tersebut disebar atas perintah partai. “Nggak ada arahan, itu spontan kader,” pungkas dia. (gam/abd/cea)
