JAKARTA-Langkah sosialisasi tahapan proses pemilu ke masyarakat harus dilakukan dengan cara yang menarik dan tidak dengan cara-cara tradisional. Hal ini penting agar sasaran sosialisasi kepada pemilih bisa sampai dengan tepat. “Sosialisasi jangan dilakukan dengan gaya tradisional seperti dulu. Jangan hanya cukup melalui pengumuman, orang diharapkan bisa datang ke TPS,” kata Koordinator Perludem, Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (10/7).
Lebih jauh kata Titi, KPU memang tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan sosialisasi KPU mengajak pemilih datang ke TPS pada hari pencoblosan 9 April 2014, termasuk menggandeng seluruh pemangku kepentingan lainnya. “Sosialisasi harus dengan pola pikir ini awal dari partisipasi warga,” ujarnya
Titi menambahkan intinya dari pemilu adalah kehadiran pemilih. “Maka pemilu tanpa pemilih tidak mungkin,” jelas dia
Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan KPU akan membuat iklan layanan masyarakat yang yang sangat menarik. Iklan yang dibuat KPU ini bervariasi seperti menyoal pemungutan suara, mengajak partisipasi pemilih. “Nanti akan melibatkan duta-duta pemilu. Bisa jadi dari kalangan artis atau aktor atau dari kalangan yang dianggap bisa menggugah masyarakat atau pemilih untuk datang ke TPS dan berpartisipasi pada tahapan lain,” paparnya
Menurut Husni, sejumlah artis, tokoh masyarakat atau agama dalam iklan layanan masyarakat ini memberi pengaruh ke masyarakat atau publik pemilih. Sehingga keterlibatan mereka mampu menyedot partisipasi publik. “Ya mudah-mudahan itu bisa membantu mengajak pemilih ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Selain yang paling itu kan juru kampanye, calon legislatif, partai politik, kelembagaan perannya sangat penting,” jelasnya
Namun Pengamat politik, Hasyim Asyari, mengaku kecewa terkait ketidakhadiran Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, yang di lapangan masih banyak ditemukan masalah. “Hingga saat ini tidak diketahui hasil dan proses pengawasan yang telah dilakukan lembaga Bawaslu,” ungkapnya
Dikatakan Hasyim, Bawaslu yang memiliki proses pengawasan terhadap KPU tidak berjalan, seperti memonitor proses penyusunan dan pemutakhiran data pemiih. Padahal, isu daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu memunculkan persoalan.
Hasyim juga mengkritik partai politik. Sejatinya, partai politik sejak awal menyadari pentingnya daftar pemilih. Karena isu ini merupakan bagian penting yang membutuhkan komitmen serta tanggangjawab partai terhadap konstituennya. “Komitmen partai mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih hingga tingkat desa atau kelurahan menjadi penting. Sehingga berbagai kendala dan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki,” pungkasnya. (gam/cea)
