JAKARTA-Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dianggap berbau fasisme. Bahkan, sekelompok orang khawatir Indonesia berubah menjadi negara fasis jika Prabowo terpilih jadi presiden.
Kecenderungan ini muncul setelah dalam manifesto tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan negara wajib mengatur kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan. “Andaikan Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2014, kami khawatir bahwa apa yang jadi manifesto Gerindra akan diwujudkan dalam kehidupan nyata,” ujar akademisi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, dalam keterangan persnya “Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas”, Selasa (29/4).
Ade juga menilai, manifesto Partai Gerindra bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama karena isinya menyebutkan bahwa negara dituntut untuk menjamin kemurnian agama yang diakui dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. “Kalimat kemurnian agama ini mengingatkan kita pada negara-negara dengan konsep konservatif tertentu. Yang kami khawatirkan misalnya kelompok-kelompok seperti Syiah dan Ahmadiyah, mereka kan dinilai tidak murni lagi,” ujarnya.
Isi manifesto perjuangan Partai Gerindra yang dimaksudnya terdapat di poin ke-11 bidang agama. Bunyinya antara lain, “Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”
Dan selanjutnya, “Menyadari pentingnya agama dan kerukunan antar umat beragama, Partai Gerindra bersikap senantiasa menjamin kebebasan beragama, menjaga kemurnian ajaran agama, dan membina kerukunan antarumat beragama.
Tolak
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menolak manifesto perjuangan Partai Gerindra terkait praktik kehidupan beragama diberlakukan di Indonesia. “Ini komitmen kami menegakkan HAM tanpa kebencian. Bisa dibayangkan kalau manifesto ini disetujui oleh negara maka ini akan sangat bahaya. Jadi apakah Ahmadiyah dan Syiah itu nanti akan dipenjara?” kata kordinator penanganan kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, (29/4).
Dalam manifesto Gerindra, menurut Isnur, negara juga telah mengambil alih posisi Tuhan yang Maha Mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, manifesto ini juga merupakan praktik mengadili keyakinan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam praktek hukum. “Dengan manifesto ini maka negara mau memerankan Tuhan. Ini bahaya. Selain itu, dalam hukum keyakinan itu tidak boleh diadili, dan manifesto Gerindra ini bentuk dari mengadili keyakinan,” sambungnya.
LBH Jakarta bersama berbagai kelompok lain yang menamakan dirinya Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) meminta agar Gerindra mencabut manifesto tersebut. “Indonesia sudah janji akan menghormati semua keyakinan, maka dari itu juga Gerindra dan Prabowo benar-benar membela kemerdekaan beragama maka kami minta agar manifesto ini dihapus, karena bahayanya adalah bentuk-bentuk kekerasan agama akan dapat dijustifikasi oleh negara,” tandasnya.
