JAKARTA- Tim Transisi Jokowi-JK terus menggodok formula perampingan jumlah kementerian. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengusulkan agar jumlah kementerian dibatasi hanya sekitar 19 departemen saja sehingga anggaran negara bisa lebih dihemat. “Selama ini, anggaran negara untuk 34 Kementerian mencapai Rp 700 triliun dari struktur APBN sekitar Rp 1.800 triliun,” kata Agun dalam peluncuran buku “19 Kementerian Negara, Sebuah Pemikiran”, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/8).
Hadir pula sebagai pembicara Peneliti LIPI, Prof Siti Zuhro, Direktur Eksekutif CORE, Hendri Saparini, dan pengamat hukum tatanegara, Irman Putrasidin.
Menurut Agun, penghematan anggaran itu bisa terjadi manakala jumlah kementerian bisa diintegrasikan menjadi hanya 19 kementerian. “Jumlah sebanyak 19 kementerian ini lebih banyak untuk rakyat, dan bukan untuk aparatur negara. Karena itu setiap anggaran harus berkorelasi dengan meningkatnya lapangan kerja,” tambahnya.
Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK berencana memangkas jumlah kementrian dari 34 menjadi 27. Namun gagasan perampingan ini menunggu persetujuan presiden terpilih Jokowi.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mendukung gagasan perampingan kementerian. Namun hal ini dibarengi dengan penataan fungsi kelembagaan secara maksimal, sehingga akan tercipta kelembagaan yang kuat. Sebab, dengan kelembagaan maka negara ini akan kuat. “Kalau kelembagaan lemah maka bisa menuju negara ‘gagal’. Jadi, badan-badan, komite-komite yang ada sekarang ini perlu ditata ulang. Jangan sampai ada asumsi bagi-bagi kekuasaan kepada partai, sehingga pemerintahan baru harus membentuk banyak lembaga dan badan-badan hanya untuk memenuhi keinginan partai,” tandasnya.
Nasib PNS
Secara terpisah, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan konsep perampingan jumlah kementerian tak akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara. Justru dia mempertanyakan keberadaan pegawai negeri sipil (PNS). “Kalau itu terjadi, pegawainya mau diapain? Berarti akan menciptakan pengangguran. Atau kalau dilebur, bisa dipastikan tidak, gajinya tak akan dipotong,” tanya Chatib saat ditemui di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).
Memang, kata Chatib, perampingan 34 kementerian menjadi 27 kementerian akan berefek pada penghematan anggaran. Biaya operasionalnya pun jadi lebih hemat.
Bila ingin menghemat anggaran, Chatib menyarankan pemerintahan baru untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bila harga BBM naik 30 persen atau Rp2.000 per liter, maka pemerintah dapat menghemat anggaran sekitar Rp96 triliun. “Taruhlah PDB kita sekitar Rp10.000 triliun. Dengan menaikkan Rp2000 maka menghasilkan Rp 96 triliun dan bisa kurangi defisit 0,9%,” terangnya.
Cara lainnya, lanjut Chatib, menghemat anggaran perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya. Asalkan gaji pegawai tak dipangkas. Sebab, RAPBN 2015 sudah menganggarkan kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen. “Tapi yang paling efektif tetap menaikkan harga BBM subsidi,” pungkasnya.
