SUMENEP – Ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan menuding Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat tidak serius. Hal itu terkait belum jelasnya jadwal pelaksanaan tes CPNS 2014.
Sebelumnya, Sekretaris BKPP Sumenep, Slamet Radiehardjo mengatakan, pelaksanaan tes CPNS belum jelas karena instansinya kekurangan anggaran. Anggaran tes CPNS formasi umum yang tersedia hanya Rp 250 juta. Dana tersebut dipastikan tidak akan mencukupi, sehingga pelaksanaan tes CPNS harus menunggu realisasi DAK 2014 (Koran Madura, 14/10).
Abrori menilai minimnya angggaran tersebut, hanya ilusi pihak BKPP untuk mengelabuhi masyarakat saja. ”Kalau itu memang menjadi penghambat, silakan komunikasikan pada kami. Pasti kami akan memperjuangkan. Apalagi ini menyangkut masyarakat banyak, pasti kami utamakan,” terangnya, Selasa (14/10).
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumenep itu mengatakan, pihak BKPP tidak bisa menyelesaikan persoalan sepele. Jika memang tidak mampu, pimpinan BKPP diminta mundur dari jabatannya.
”Saya kira ini suda menjadi preseden buruk bagi Sumenep. Makanya sebelum ini berlarut-larut, lebih baik kepala BKPP mundur saja. Karena ini sudah menandakan jika kepemimpinannya telah gagal,” tantang politisi KPB tersebut.
Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati belum bisa menjelaskan lebih rinci soal pelaksanaan tes CPNS tersebut. ”Masih rapat dengan Pak Sekda, soal tes CPNS masih dikoordinasikan dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” katanya melalui pesan singkatnya kepada Koran Madura, kemarin.
Pada rekrutmen CPNS tahun 2014, Sumenep mendapat jatah sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 10 untuk guru, 13 tenaga kesehatan dan 20 orang untuk tenaga teknis. Untuk formasi guru dan tenaga kesehatan semuanya akan ditempatkan di kepulauan. Sementara tenaga teknis akan disebar di masing-maisng satuan perangkat daerah (SKPD). (JUNAEDI/MK)