SUMENEP – Memasuki bulan April, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tak terlihat seperti biasanya. Di beberapa pintu masuk dan keluar gedung terlihat ada dua petugas berjaga ketat bak pengawal istana.
Bahkan semua orang yang mau masuk gedung rakyat tersebut harus melapor dan mengisi buku tamu. Aturan tersebut berlaku untuk semuanya, baik rakyat, mahasiswa, aktivis, hingga wartawan sekalipun juga tak luput dari pengamanan berlapis itu.
Pantauan Kora Madura, pengamanan di kantor DPRD Sumenep, dibagi menajadi dua ring. Ring pertama dijaga oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ring kedua dijaga oleh petugas satpam. Bahkan suasana gedung yang awalnya terbuka bagi semua, tiba-tiba berubah menjadi lengang dan mencekam akibat setiap pintu masuk dijaga oleh petugas.
Dari ujung pojok parkir celetuk seorang aktivis. Bahkan sang aktivis tersebut sempat menaruh curiga dengan tidak representatifnya gedung rakyat tersebut. ”Memangnya saya ini apa sih, kok sampai ditanya saat hendak masuk ke kantor dewan. Padahal kantor dewan ini kan rumah rakyat,” kata salah satu aktivis mahasiswa, Qusyairi.
Pintu kantor DPRD Sumenep sebanyak lima pintu, dua pintu merupakan pintu utama yang berada di depan Kantor DPRD, dua pintu tersebut dijaga oleh Petugas Satpol PP. Satu pintu merupakan pintu depan menuju ruang perkantoran, sedangkan dua pintu berada di sebelah utara dan selatan kantor dewan. Semua pintu tersebut dalam penjagaan ketat petugas satpam.
Lebih lanjut Qusyairi mengatakan, dirinya mencurigai pengadaan pangdal (Pengamanan Dalam) akibat buntut dari kisruh yang terjadi di komisi II beberapa hari yang lalu. ”Kami tidak akan buruk sangka, tapi munculnnya pangdam bisa mengarah kesana,” tuturnya.
Sementara Sekeretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep Moh. Mulki mengakui jika saat ini ada perubahan pelayanan di kantor DPRD Sumenep. ”Memang per 1 April ini ada penamabahan petugas pengamanan. Jika Satpol PP tugasnya untuk mengamankan di luar kantor dewan, namun untuk satpam atau pengamanan dalam (Pangdal) bertugas untuk mengamankan di dalam ruangan kantor DPRD ini,” jelasnya.
Menurutnya, penambahan petugas pengaman itu berdasarkan hasil parakarsa anggota dewan. Penambahan pangdam tersebut bertujaun untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi semua warga terutama bagi anggota dewan sendiri.
Sehinga, saat ada salah satu warga yang hendak bertamu dengan wakilnya tidak perlu repot mencarinya. Sebab, di dalam gedung setengah mewah itu sudah ada empat satpam yang siap mengantarkannya. ”Sesuai Protab (Prosedur Tetap) semua tamu harus lapor, dan mengisi buku tamu. Baru setelah itu akan diantarkan oleh petugas,” terang Mulki.
Sementara jumlah petugas pangdam yang akan stand by di gedung DPRD sebanyak 14 orang. Sesuai jadwal yang telah disepakati, ke 14 petugas itu akan dibagi menajadi tiga shift. Shift pertama dimulai dari pukul 06.30 s/d pukul 13.30, shift kedua dari pukul 13.30.00 sampai pukul 21.00. Sementrara shift ketiga dari pukul 21.00 sampai pukul 06.30. ”Setiap shif ini ada empat orang” terangnya.
Lebih lanjut Mulki mengatakan, anggaran honorarium petugas pangdam selama satu tahun itu sebesar Rp 100 juta. ”Itu diambilkan dari dana APBD (Angkran Pendapatan Belanaj Daerah) tahun 2015 ini,” tukasnya.
(JUNAEDI/SYM)
