SUMENEP, koranmadura.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep telah mengantongi beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat pesta minuman keras (miras) oplosan di ujung timur Pulau Madura.
Kepala Seksi Ops Satpol PP Kabupaten Sumenep Moh. Saleh mengatakan, lapangan tenis yang berada di sebelah utara Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kerap dijadikan sebagai tempat pesta miras oplosan oleh muda mudi.
Di tempat tersebut, pesta miras kerap dilakukan pada malam hari, utamanya pada malam hari libur seperti libur akhir pekan. Selain tempatnya luas dan sepi, juga tempat tersebut dinilai nyaman dan aman karena sepintas saat dilihat dari jalan raya, tidak kelihatan karena terhalangan tembok lapangan tersebut.
Selain di tempat itu, yang kerap dijadikan sebagai tempat pesta miras oplosan, di Jalan Dr. Soetomo No. 5 tepatnya di depan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep.
Di depan Kantor Kebersiahan dan Pertamanan (KKP) Sumenep, tepatnya di Jalan Gotong Royong juga sering dijadikan tempat pesta minuman beralkohol tinggi. “Di Jalan Adirasa juga sering kami temukan,” terangnya.
Menurut Saleh, untuk mencegah maraknya peredaran miras di Kota Sumekar ini, penegak perda setiap saat akan melakukan razia. Razia yang akan dilakukan juga akan melibatkan dari unsur penegak hukum, yakni pihak Polres Sumenep, Kodim 0287 Sumenep dan juga dari Dinas Perhubungan (Dishub).
Razia tersebut tidak hanya akan dilakukan pada malam hari, melainkan juga akan dilakukan pada siang hari utamanya di tempat perbelanjaan, seperti mini market dan warung yang diduga menjual miniman beralkohol. “Razia ini sifatnya rahasia,” terangnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Jubrianto meminta penegak perda tidak hanya melakukan razia di perkotaan, melainkan juga sampai tingkat kecamatan. Sebab, dimungkinkan penyebaran miras juga marak dilakukan. “Bisa saja itu terjadi, utamanya di daerah kepulauan,” kata.
Lebih lanjut Jubrianto mengatakan, secara geografis daerah kepulauan sangat jauh dari daratan. Sehingga pengawasannya juga memerlukan tenaga dan alat transportasi yang memadai. “Tapi keterbatasan transportasi itu jangan dijadikan alasan, pengawasan harus tetap dilakukan secara optimal,” tukas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
(JUNAEDI/MK)
