BANGKALAN, koranmadura.com – Bupati Bangkalan kesal terhadap sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena setiap program dan kegiatan kerja di masing-masing dinas tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Pernyataan itu diungkapkan di sela-sela Penyampaian nota jawaban Bupati Bangkalan terhadap PU Fraksi DPRD dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di Gedung DPRD Bangkalan.
“Saya tidak pernah mendapatkan laporan secara resmi SKPD, terkait LHP dari BPK, maupun pembahasan PAK dan RAPBD 2016. Nanti kalau sudah numpuk baru diberikan ke saya,” ujar Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad, Selasa (18/8).
Menurutnya, seharusnya kepala SKPD cepat berkoordinasi. Melaporkan setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan akan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke depan, setiap SKPD harus melaporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, agar program tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
“Nanti kalau ada kesalahan, yang dikritik oleh rakyat adalah saya selaku kepala daerah. Bukan sekalian para SKPD. Mari kita sebagai pelayan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Karena kita adalah tim,” harapnya.
Ketua Fraksi Amanat Nasional (PAN) HM. Sudarmo mengkritisi, apa yang disampaikan Bupati di luar teks jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi. Menurutnya, penyampaian Bupati Bangkalan mencerminkan adanya kekurangkompakan antara Bupati dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Dirinya mengaku tidak puas atas terhadap jawaban Bupati Bangkalan atas pemandangan umum fraksi yang telah disampaikan.
“Saya melihat kurang bersinergi dan kurang ada kerjasama yang baik antara kepala SKPD dan Bupati. Kami tidak puas atas jawaban Bupati, sebab kami mengusulkan penambahan bus sekolah, ternyata jawabannya belum memuaskan,” ujar pria yang akrab dipanggil Mbah Darmo ini.
Menurutnya, Fraksi PAN juga kecewa karena sampai saat ini Surat Edaran (SE) tentang berpakaian secara Islami tak kunjung terealisasi. SE tentang berpakaian secara Islami yang diusulkan pada tahun 2014, sampai saat ini masih belum diperhatikan dan belum terealisasi.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, HM Jamhuri. Menurut dia, curhat Bupati Bangkalan pada sidang paripurna itu menunjukkan adanya ketidaksingkronan antara Bupati dan Kepala SKPD. Namun, untuk jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, Ketua Fraksi PKB, Jamhuri mengaku puas. Sebab pandangan tersebut terbuka disampaikan oleh Bupati.
“Katanya tiap minggu ada rakor, tapi kok sampai dibicarakan di sidang paripuna. Ini jelas ada ketidaksingkronan antara Bupati dan SKPD. Makanya ke depan harus singkron. Kalau jawaban atas PU Fraksi kami puas, karena Pak Bupati menjawab secara terbuka dan apa adanya,” ungkapnya.
(MOH RIDWAN/RAH)
