SUMENEP | koranmadura.com – Puluhan warga Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, yang tergabung dalam Komisi Pemuda dan Masyarakat untuk Keadilan (Kompak) melakukan unjuk rasa, Kamis (14/4). Mereka menagih janji Bupati Sumenep.
Pantauan di lokasi, para pengunjuk rasa terlihat membawa beberapa poster bertuliskan protes, seperti: ‘Bapak Bupati, Kami Menagih Janji; Kami Butuh Listrik; PLTD Gili Raja Mahal dan Sering Padam’.
Korlap aksi, Dedes Saputro mengungkapkan, warga Gili Raja selama puluhan tahun tak pernah menikmati listrik selama 24 jam. Ia meminta agar pembangunan kelistrikan di Gili raja segera dituntaskan. Jangan menunggu sampai semua tiang yang telah dipasang roboh semua.
Menurutnya, pembangunan kelistrikan di Gili Raja termasuk janji politik Bupati sebelum pemilihan kepala daerah. “Kami datang ke sini untuk menagih janji Bupati yang ingin membangun PLTD di tempat kami,” katanya dengan lantang menggunakan alat pengeras suara.
Dedes juga mengungkapkan, saat ini sejumlah tiang yang telah dibangun sudah ada yang roboh. Kondisi tersebut tak pelak membuat warga sekitar merasa khawatir karena posisinya ada yang di pinggir jalan, bahkan di dekat rumah warga. Ditengarai, tiang yang belum sampai satu tahun itu dibangun asal-asalan. Bahkan tanpa izin pemilik tanah.
“Bupati Sumenep harus bertanggung jawab. Hari ini kami menagih janji Bupati. Silakan keluar. Temui masyarakat Gili Raja di sini. Jangan hanya menikmati kasur yang anggarannya jutaan rupiah. Lihat masyarakat Gili Raja yang menagih janji politiknya,” kata orator lainnya, Ramzah.
Selain meminta Bupati bertanggung jawab, Ramzah juga meminta Kantor ESDM juga menjelaskan realisasi anggaran sebesar Rp 3,8 miliar. Sebab, sejauh ini proyek seharga Rp 3,8 miliar tersebut tak jelas. “Kami minta ESDM menjelaskan anggaran itu untuk apa saja,” tandasnya.
Kepala Kantor ESDM Kabupaten Sumenep, Abd. Kahir menganggap wajar aksi yang dilakukan warga Gili Raja yang meminta Pemkab melakukan akselerasi (percepatan) pembangunan kelistrikan tersebut. “Karena listrik memang vital untuk kehidupan mereka. Sehingga meminta akselerasi,” tukasnya.
Sejauh ini, menurut dia, tahapan pembangunan kelistrikan di Gili Raja sudah tuntas pembangunan tiangnya. Tahun depan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan jaringannya. Ia berharap, alokasi anggaran tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari DPRD.
Mengenai realisasi anggaran Rp 3,8 miliar seperti ditanyakan massa, menurut Kahir, anggaran tersebut direalisasikan untuk pengadaan dan pembangunan tiang listrik. Anggaran sebesar Rp 3,8 miliar itu sampai sekarang terealisasi Rp 3,2 miliar. Namun dia tidak menjelaskan sisanya akan digunakan untuk apa.
DPRD
Selain mendatangi Kantor Pemkab Sumenep, massa datang ke Gedung DPRD setempat. Mereka meminta Komisi II berkometmen untuk menyetujui rencana anggaran Rp 10 miliar yang dianggarkan oleh eksekutif untuk pengadaan jaringan listrik di Gili Raja.
Mereka juga minta agar Pemkab dan DPRD Sumenep mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian ESDM agar memenuhi kebutuhan PLTD Gili Raja. “Kami juga ingin DPRD bersama-sama dengan Pemkab melihat langsung kondisi tiang saat ini,” tegas Dedes.
Menanggapi sejumlah permintaan warga Gili Raja, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mengaku siap mengawal pembangunan kelistrikan di pulau yang terdiri dari empat desa itu. Sebab, menurut politisi PDIP tersebut, pembangunan kelistrikan memang sangat dibutuhkan oleh warga.
“Minggu depan kita akan turun langsung ke Gili Raja bersama ESDM. Kita ingin melihat langsung seperti apa kondisinya saat ini,” tukasnya.
Selebihnya, Bambang berharap agar pembangunan kelistrikan di Gili Raja mendapat dukungan dari semua pihak. “Termasuk dari empat kepala desa di sana,” ujarnya. (FATHOL ALIF/MK)
