JAKARTA | koranmadura.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan bahwa umat muslim hanya perlu diperlakukan berkeadilan dalam kehidupan masyarakat dan tidak menuntut hak istimewa.
“Jangan dibilang umat Islam tidak toleran. Umat Islam tidak menuntut hak istimewa, hanya perlu diperlakukan berkeadilan,” kata Din usai menggelar rapat pleno ke IX bertema Strategi Kebudayaan Umat Islam Indonesia.
Dalam rapat tersebut dibahas rancangan mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun, yang jatuh pada tahun 2045 di kantor MUI, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin seusai rapat pleno di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (22/6)
Menurutnya, salah satu yang harus dijaga menyongsong kemerdekaan ke-100 adalah keharmonisan umat beragama. “Kemerdekaan Indonesia 100 yang jatuh pada tahun 2045, Islam mempunyai andil besar dalam kemerdekaan bagaimana membangun Indonesia dalam pandangan Islam,” ujarnya.
“Bagaimana langkah-langkahnya nanti kita pikirkan. Kita dorong keadilan tercipta dalam sosial budaya, politik, pendidikan dan aspek lainnya. Tetapi tidak lepas dalam Pancasila,” sambung dia.
Sebagai umat Islam jelasnya, bisa memberikan predikat apa pun nama rencana ulang tahun Indonesia asal bisa dipertanggungjawabkan. Serta Islam, kata Din yang bisa memperkuat landasan budaya yang ada di Indonesia.
Dia menyinggung dan menyesalkan kejadian razia Satpol PP pada warung makan yang berjualan di siang hari di Serang karena dengan tindakan berlebihan. “Posisi umat Islam lemah dalam politik. Kalau puasa warung tutup toleransi nasional tapi politik membebaskan dan negara mengambil posisi dalam keadilan,” tuturnya. (GAM/ANT/ABD)
