JAKARTA-Pemerintah memberikan isyarat akan segera mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 10.345.858.969.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Pencairan dana ini sebelumnya sempat ditunda dengan alasan penghematan.
Isyarat pencairan dana ini mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. PMK ini telah ditandatangani oleh Menkeu pada 20 September 2016.
PMK ini juga telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 20 September 2016 itu juga.
Disebutkan dalam PMK itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 10,345 triliun itu terdiri atas Subbidang jalan dan jembatan; Subbidang irigasi; Subbidang pasar; dan Subbidang kesehatan.
Selain itu, dalam PMK itu disebutkan adanya Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 573.515.071.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan meminta Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian DAK Fisik pada pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam PMK Nomor: 139/PMK.07/2016 itu disebutkan, bahwa Penyaluran Tambahan DAK Fisik dilaksanakan persubbidang secara bertahap. Tahap I paling cepat pada September 2016 setelah kepala daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.
Tahap II paling cepat pada Oktober 2016 setelah Kepala Daerah penerima Dana Alokasi Khusus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.
Dan Tahap III paling cepat bulan November 2016 setelah Daerah penerima Dana Alokasi Khusus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. “Dokumen persyaratan disampaikan dengan ketentuan, penyaluran tahap I paling lambat minggu kedua September 2016; penyaluran tahap I paling lambat minggu kedua Oktober 2016; dan penyaluran tahap III paling lambat minggu kedua Desember 2016,” bunyi Pasal 3 ayat (3 a,b,c) PMK tersebut.
Menurut PMK ini, penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara bertahap dengan rincian Tahap I sebesar 30% dari pagu alokasi; Tahap II sebesar 30% dari pagu alokasi; dan Tahap III sebesar 40% dari pagu alokasi.
Adapun penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas kekurangan penyaluran Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2015, menurut PMK ini, dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% dari pagu alokasi.
“Penyaluran dilakukan paling cepat bulan September 2016,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PMK tersebut.
Ditegaskan dalam PMK ini, tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan yang mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi: infrastruktur dan sarana/prasarana jalan, jembatan, kesehatan, irigasi, dan pasar.
Penggunaan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, harus dilaksanakan oleh Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.07/2016 itu
