SUMENEP, koranmadura.com – Dikembalikannya Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III terus menuai protes. Bahkan, salah seorang Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menganalogikan pengadaan transportasi laut itu seperti mainan plastik.
“Intinya (pengadaan kapal itu) bukan barang mainan plastik, kalau sudah tidak suka, ya dikembalikan untuk diperbaiki, tidak boleh seperti itu,” kata Badrul Aini, Anggota DPRD Sumenep dari Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Selasa, 5 Maret 2019.
Oleh sebab itu, dia meminta agar dilakukan audit investigasi secara mendalam. Dikhawatirkan dalam pengadaan kapal itu terjadi perbuatan yang mengarah pada perilaku tindak pidana korupsi.
“Harus ada pihak yang mencoba untuk melihat atau mengaudit, kenapa yang sudah selesai dan telah diserahterimakan ternyata dipakai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perlu diselidiki ini jangan-jangan korupsi ada markup dalam pembuatan kapal DBS III ini,” jelas pria yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi II itu.
Baca: Dipertanyakan Komisi III, PT Sumekar Bersikukuh Kembalikan DBS III ke Dishub
Menurutnya masyarakat memiliki hak untuk melakukan penyelidikan. Karena pembelian kapal itu memakai keungan negara yang notabene bersumberkan dari masyarakat.
“Yang jelas masyarakat pengguna bisa melakukan kajian, terkait dengan kerugian kapal DBS III mengklaim ketika ada kerugian apalagi kerugian yang sifatnya merugikan masyarakat. Makanya harus dilakukan penyelidikan harus dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, sehingga bisa diketahui,” tegasnya.
Sebelumnya PT Sumekar akan mengembalikan kapal III karena banyak yang tidak sesuai harapan. Salah satunya mesinnya tidak normal dan AC kapal mati. Saat ini PT Sumekar telah berkirim surat kepada Dinas Perhubungan dan juga Bupati Sumenep A Busyro Karim.
Pengadaan kapal ropeks yang diberi nama DBS III itu anggarannya merupakan co-sharing antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sumenep. Totalnya Rp 39 miliar.
Kapasita penumpang DBS III ini dibagi menjadi tiga kelas. Kelas I 10 orang, kelas II 45 orang, dan kelas III 252 orang. Kapal tersebut baru dilaunching pada 31 Oktober 2018 oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki sebanyak tiga armada laut, yakni DBS I yang telah lama beroperasi, DBS II yang saat ini mangkrak di pelabuhan Kalianget serta Kapal DBS III yang baru selesai dibuat pada 2018 lalu namun sudah banyak yang rusak. (JUNAIDI/DIK)
