JAKARTA, Koranmadura.com – Calon presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD sangat siap lahir batin memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi, pada “Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara berIntegritas” (Paku Integritas), di Gedung KPK Jakarta, Rabu 17 Januari 2024.
Penguatan antikorupsi diharapkan pasangan calon yang terpilih dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain pasangan Ganjar-Mahfud, juga diharapkan hadir pasangan Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu 14 Jakarta 2024 pagi.
Ia mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, tahun 2013.
Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.
“Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya,” jelas Gubernur Jawa Tengah dua periode, 2013– 2018 dan 2018-2023 itu.
Ganjar yang terkenal dengan jargon “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.
“Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Pingin banget menceritakan pengalaman saya ini”, jelas Ganjar.
Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.
Disebutkan, para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000.
Setahun berikutnya, pada tahun 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah menuai pujian. KPK memberikan penghargaan.
Selain itu, Ganjar juga dikategorikan sebagai Kepala Daerah pelapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.
Pada Desember 2023, KPK menyoroti Debat Pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi.
Ketika itu Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.
“Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau,” jelas Nawawi. (Gema)
