BANGKALAN, koranmadura.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, H. Fatkhurrahman, menyoroti lemahnya produktivitas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kompetensi para pejabat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya kira ini hal yang penting ide dan kreatif dari para pejabat Pemkab, makanya saya ingatkan agar jabatan pada pegawai negeri dapat disesuaikan dengan kompetensi keahliannya masing-masing,” kata Ji Kur, sapaan akrab dia, Selasa, 6 Mei 2025.
Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, Pemerintahan di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik, tentu adalah mereka yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensinya.
Dilanjut Ji Kur mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian penempatan jabatan bukanlah hal baru di Bangkalan. Sebab, beberapa tahun lalu, dirinya menemukan, ada pegawai Satpol PP ditugaskan di Dinas Kesehatan. Menurut dia, secara kompetensi hal itu sudah tidak sejalan.
“Kalau pejabat yang mengisi jabatan strategis tidak memiliki kompetensi yang sejalan dengan bidangnya, maka ini akan minim ide dan gagasan, jadi tidak produktif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Badang Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Arie Murfianto, menyatakan bahwa pengisian jabatan strategis dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan uji kompetensi.
“Mereka yang mengisi jabatan itu tentu sudah memenuhi dan lolos uji kompetensi, meskipun kompetensi pendidikannya tidak sama dengan bidangnya, tapi dia memiliki kompetensi itu,” ulasnya.
Arie Murfianto menyebutkan bahwa kemampuan manajerial dan komunikasi merupakan aspek penting dalam menduduki jabatan tinggi. Tidak harus sama dengan kompetensi pendidikannya.
“Kalau yang tidak sesuai kompetensi mungkin ada. Tapi, kan, mereka juga memiliki keahlian atau pengalaman lain selain pendidikannya,” tuturnya. (MAHMUD/DIK)
