SAMPANG, koranmadura.com – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Sampang, Selasa, 28 Oktober 2025. Mereka menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera dijadwalkan dan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang.
Aksi yang dimotori oleh Forum Aktivis Madura bersama Aliansi Masyarakat Desa Bersatu ini digelar sebagai bentuk protes atas penundaan pelaksanaan Pilkades yang dinilai telah membungkam hak konstitusional masyarakat desa. Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah yang menunda pesta demokrasi tingkat desa tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
Menurut para demonstran, kekosongan jabatan kepala desa di ratusan desa di Sampang telah berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
“Kami meminta pertanggungjawaban dan mengembalikan hak beberapa perangkat desa yang dipecat sepihak oleh pihak Kecamatan Kedungdung. Namun yang terpenting, kami minta pelaksanaan Pilkades di Sampang harus digelar di tahun 2026 mendatang. Pemkab dan DPRD Sampang harus menganggarkan pelaksanaan Pilkades,” teriak Korlap Aksi Mauzul Maulana di tengah-tengah hadangan aparat kepolisian saat hendak menuju kantor DPRD Sampang.
Selain menuntut jadwal pelaksanaan Pilkades, massa juga mendesak DPRD Sampang untuk segera membahas dan mengesahkan penganggaran Pilkades dalam APBD tahun 2026. Mereka meminta agar pembahasan tersebut diparipurnakan tahun ini oleh legislatif.
“Kami menolak segala bentuk penundaan politisasi dan kepentingan tertentu dalam proses penundaan Pilkades. Dan kami juga menolak segala bentuk penundaan yang tidak transparan dan tidak memiliki alasan kuat. Yang terpenting kami menolak segala bentuk permainan politik yang dijadikan alat mempertahankan kekuasaan dari penundaan pilkades ini,” ujarnya.
Pantauan koranmadura.com di lapangan, massa sempat melakukan aksi bakar ban di Jalan Wahid Hasyim dan menyampaikan orasi di beberapa titik sebelum bergerak menuju kantor DPRD Sampang. Namun, saat rombongan massa mencoba merangsek ke area gedung DPRD melalui Jalan Wijaya Kusuma, mereka dihadang barikade aparat kepolisian.
Situasi memanas ketika massa mendesak masuk, sementara aparat tetap bertahan menutup akses. Aksi saling dorong pun pecah, diikuti pelemparan botol air mineral, alat peraga aksi, nasi bungkus, hingga batu ke arah petugas. Akibatnya, bentrokan tidak dapat dihindari.
Untuk mengurai situasi, aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata ke arah massa. Beberapa peserta aksi terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari kepulan gas air mata yang memenuhi area jalan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor DPRD Sampang mulai berangsur kondusif dengan penjagaan ketat aparat keamanan. (MUHLIS/DIK)
