JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menocopt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Martono dari jabatannya. Pencopotan ini terkait pembangkangan yang dilakukannya terhadap perintah DPP Golkar. “Sudah dicopot karena tidak melaksanakan kebijakan partai tentang DCS dan itu artinya masalah loyalitas,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Selasa (16/7)
Menurut Idrus, Martono malah menantang DPP Partai Golkar agar menonaktifkan dirinya terkait penetapan DCS. Padahal penyusunan DCS harus berkoordinasi dengan tingkat di atasnya. Dalam hal ini untuk Ketua DPD Jatim harus berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar. “Dia menyerahkan DCS kemudian ada perubahan satu atau dua, dia tidak mau melaksanakan itu. Dia malah mengatakan silakan nonaktifkan saya dulu baru dilaksanakan,” tambahnya.
Lebih jauh kata Idrus, DPP Golkar bekerja berdasarkan aturan. Karena itu, tidak boleh ada kader yang membangkang. “Kan ada aturan kita bahwa kebijakan partai yang diambil harus diamankan dan dilaksanakan. Dia melakukan pembangkangan,” ucapnya
Diakui mantan Ketua KNPI ini, DPP Partai Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jatim. “Pelaksana tugas sudah ditunjuk yaitu Pak Zainuddin Amali. Dia ketua DPP Golkar bidang pemenangan Pemilu Jawa III,” tegasnya
Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso tak membantah kabar pemecatan Martono tersebut. Hanya saja pihaknya belum menerima salinan surat DPP tersebut. “Tadi malam suratnya diantarkan kurir dan diterima langsung oleh Pak Martono. Jadi saya belum tahu, konsideran alasan pergantian tersebut karena apa, apakah mundur ataukah dimundurkan?,” paparnya
Menurut Gesang, DPD Golkar Jatim akan menggelar rapat harian di Kantor DPD Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, sekitar pukul 17.00, Rabu (17/7). “Nah, dalam rapat itulah nanti akan diketahui alasan pasti, mengapa Pak Martono diganti,” ucapnya
Sedangkan Ketua DPD Golkar Jatim, Martono mengakui DPP Partai Golkar menonaktifkan dirinya dari jabatan Ketua DPD Golkar Jatim. “Ya memang saya dinonaktifkan. Dan surat SK-nya dari DPP sudah saya terima menjelang subuh tadi pagi,” ucapnya.
Namun, Martono membantah keras pencopotannya terkait Pilgub Jatim. “Ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub. Ini kaitannya dengan pencalegan,” tegasnya.
Yang jelas pencopotan Martono memang terkait DCS di Jawa Timur yang berlangsung sengit. “Pedoman rekruitmen sudah jelas, sekaligus dipakai sebagai pedoman tentang prioritas. Jadi sudah ada alat ukurnya dalam menyusun DCS,” paparnya.
Namun, ketika DCS sudah disusun, pihak DPP meminta dirubah. Perubahan DCS dari DPP diterima Golkar Jatim 1 hari menjelang penyerahan ke KPU. Perubahan tersebut hanya pada penempatan DCS DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro. Sebelumnya Sudiyati dari nomor urut 1, dirubah Fredy (sebelumnya nomor urut 2). “Kan nggak mudah merubah DCS. Penyusunannya membutuhkan tenaga ekstra,” pungkasnya. (gam/cea)
