SAMPANG, koranmadura.com – Ribuan petambak garam asal Sampang, mendadak berkumpul di jalan Wijaya Kusuma untuk berangkat menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar parawansa, Rabu, 4 September 2019.
Mereka hendak menagih sikap Gubernur Jatim yang menjanjikan akan melakukan penyerapan garam rakyat dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia saat melakukan pertemuan di Aula Pemkab Sampang dengan empat bupati se-Madura dan para petambak garam.
Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Moh Yanto menegaskan, saat ini ada sekitar 2.000 petani garam di Madura akan melakukan aksi damai di halaman Pemprov Jatim dengan membawa sejumlah tuntutan, yakni penyerapan garam rakyat, stop garam impor, stabilisasi harga garam, serta tataniaga garam yang sesuai dengan kebutuhan.
“Dulu mau aksi tapi Ibu Gubernur meminta untuk ditunda dulu karena beliau ingin bertemu dengan pak Presiden. Kamipun diundang ke Grahadi Surabaya, hasilnya sama aja belum ada tindakan penyetopan garam impor, jadi terus sampai kapan untuk menyetopnya,” ujarnya.
Pak Yanto sapaan akrabnya dengan tegas, jika hari ini akan menuntut konsistensi dan janji Gubernur Jatim yang sudah dilontarkan sebelumnya yakni terkait penandatanganan dengan sejumlah perusahaan garam yang telah menyepakati rencana penyerapan garam, stop garam impor yang jelas-jelas merugikan petani garam karena tidak ada regulasi yang jelas pemanfaatannya.
“MoU disaksikan bersama antara Kementrian, Pemprov Jatim, perusahaan dan petani garam, namun kenyataannya perusahaan yang ada sehari buka dua sampai tiga hari tutup, padahal sudah jelas dari Juni 2019 sampai Juli 2020 akan menyerap garam rakyat 1.100.000 ton. Pemanfaatan garam impor juga amburadul, karena regulasinya garam impor hanya untuk industri, sedangkan garam rakyat untuk konsumsi, tapi banyak garam industri yang masuk ke konsumsi,” tudingnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
